Tinta Media – Berbicara
mengenai pemuda, pasti yang akan muncul dalam benak kita adalah jiwanya yang
kuat serta semangatnya yang membara. Karena emosinya yang masih labil sehingga
membuat mereka gampang terpantik ketika dihadapkan oleh sesuatu atau masalah
yang ada. Meski di sisi lain, mereka sering kali dianggap apatis tetapi, pada
faktanya mereka itu cepat dan tanggap terhadap apa yang mereka dapatkan
terlebih mengenai hal politik. Terkhusus generasi Gen Z atau yang biasa disebut
dengan Gen Z. Mereka tumbuh di area digital yang serba cepat, penuh dengan
segala informasi dan teknologi yang berkembang pesat. Tentunya mereka akan
mendapat banyak informasi dari segala hal yang mereka tonton. Sehingga dari
tontonan itu akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu perlu ditekankan
bagaimana mereka dalam menerima informasi yang benar dan yang mana hanya
propaganda atau manipulasi politik saja.
Dikutip dari bangka.tribunnews.com
(18/09/2024), Pakar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik (FISIP)
Universitas Andalas Profesor Asrinaldi menyoroti partisipasi dari Gen Z dalam
menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Hal itu diampaikan profesor Asrinaldi
menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Konferensi Nasional bertema
Indonesian’s Fature Democracy: Opportunities and Challenges yang digelar
Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) pada Rabu (18/09/2024). Menurut
Profesor Asrinaldi, adanya syarat partisipasi dalam sebuah sistem demokrasi
membuat para generasi muda atau Gen Z seharusnya memperoleh bekal pengetahuan
politik yang cukup mumpuni. “Bagaimanapun demokrasi ini tentu mensyaratkan
adanya partisipasi, tadi juga sudah disinggung bahwa partisipasi kalau merujuk
data pemilu partisipasi yang paling banyak jumlahnya 56 persen koma sekian,’’ ujarnya.
Profesor Asrinaldi berpendapat, ketika para Gen Z tidak mendapat bekal soal
pengetahuan politik yang mumpuni, akan sulit mengharapkan adanya perbaikan
dalam sistem demokrasi. “kalo itu yang kita harapkan, partisipasi mereka (Gen
Z) tanpa ada bekal politik yang sesuai apa yang kita harapkan, tentu demokrasi
kita ini tidak akan bergerak lebih baik,’’ sebutnya. “Mau tidak mau, di konteks
ilmu politik yang akan kita bahas setelah apa yang bisa kita lakukan bukan
hanya dalam konteks mata kuliah tapi pengabdian yang menyentuh Gen Z, kalo
tidak kita khawatir partisipasi mereka untuk memperkuat demokrasi itu tidak
muncul, kecuali partisipasi yang dimobilisasi,’’ tambahnya.
Dari pernyataan
Profesor Asrinaldi tersebut, terlihat jelas bahwa ia menyoroti adanya fenomena
kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, muncul harapan agar kaum muda khususnya
mahasiswa bisa menjadi agen perubahan demokrasi yaitu dengan adanya perubahan
rekrutmen, kaderisasi, dan distribusi kader. Pandangan ini jelas salah, karena realitasnya
politik demokrasi itu sendiri tidak bisa membawa pada perubahan kehidupan masyarakat.
Justru dengan begitu, akan membuat para pemuda menjadi tumpul, selama mereka
masih melakukan sesuatu yang tidak akan membuahkan hasil bahkan tidak akan
membawa pada perubahan yang hakiki. Hal itu sangat disayangkan, padahal di sisi
lain mereka punya potensi yang besar untuk membawa pada perubahan.
Para pemuda sendiri mereka menyadari
terjadinya berbagai kerusakan yang terjadi dalam politik demokrasi. Meskipun
begitu, hal tersebut sejatinya bukanlah kemunduran demokrasi. Melainkan
demokrasi itu merupakan sistem yang merusak. Sehingga para pemuda memang layak
untuk meninggalkan politik demokrasi tersebut. Namun dengan demikian, para
pemuda saat ini tidak memahami kesalahan demokrasi secara konseptual. Mereka
masih saja percaya dengan demokrasi yang ada.
Maka dari itu,
para pemuda harusnya tahu mengenai hakikat demokrasi sendiri. Mereka butuh
partai politik untuk membimbing mereka memahami politik yang benar. Bukan
seperti saat ini yang demokrasi justru malah merusak. Tak hanya itu, adanya
partai politik itu agar para pemuda bisa melakukan perubahan politik. Hal itu dilakukan
dengan memahami politik Islam dan perubahan politik menuju sistem Islam.
Sudah
seharusnya, bagi para pemuda untuk bergabung dengan parpol yang shohih yakni, Islam.
Agar bisa memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Karena hanya dengan Islam,
yang bisa mewujudkan tata dunia baru yang berbeda dengan politik demokrasi yang
jelas telah gagal sejak lama. Para pemuda harus memahami kriteria parpol yang
shohih yakni, memiliki ideologi shohih (Islam) sekaligus menjadi ikatan yang
menghimpun para anggotanya, memiliki konseptual yang dipilih untuk menjalankan
perubahan dengan mengadopsi fikrah politik tertentu, memilih metode langkah
perubahan yang relevan dengan problem sistem, memilih para anggota yang
memiliki kesadaran yang benar.
Menanggapi hal
tersebut, penting dalam membangun narasi pada pemuda, untuk menghentikan
kepercayaan mereka pada partai-partai sekuler. Sehingga mereka menyadari bahwa
politik demokrasi yang dijalankan saat ini salah dan memahami bahwa
satu-satunya yang mampu untuk menjalankan politik yang sesungguhnya hanyalah Islam.
Dalam Islam,
tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik seperti ini merupakan
tanggung jawab negara. Negara harus memberikan pendidikan politik sesuai dengan
yang Islam ajarkan dan syariat tetapkan. Dengan demikian, akan melahirkan
generasi yang tidak hanya sekedar paham akan tsaqofah Islam saja tapi juga
paham dan mampu menjalankan politik Islam sesuai dengan tuntutan syariat Islam,
karena berpolitik dalam Islam adalah suatu kebutuhan dan kewajiban bagi umat Islam
termasuk bagi para pemuda. Hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dalam
naungan khilafah islamiyyah.
Oleh: Najma Fatiha Fauziyah, Sahabat Tinta Media
Views: 9
