Tinta Media – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) disebut mendesak Hamas agar segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi Jalur Gaza paling lambat akhir pekan ini. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui implementasi rencana perdamaian Gaza yang disepakati Hamas dan Zionis Israel pada Oktober 2025 (m.antaranews.com, 7/4/2026).
Di tengah reruntuhan Gaza yang masih menyisakan jerit pilu dan kehilangan yang tak terhitung, dunia kembali memproduksi satu narasi yang tampak elegan, namun sarat manipulasi, yaitu perdamaian melalui pelucutan senjata. Sekilas, hal ini terdengar rasional, bahkan humanis. Namun, ketika ditelisik dalam kerangka ideologis, tuntutan demiliterisasi justru menyingkap wajah asli sistem global yang tidak pernah benar-benar netral, melainkan berpihak secara struktural pada kepentingan penjajah. Dalam lanskap ini, perdamaian bukan tujuan, melainkan alat untuk menormalisasi ketimpangan dan mengebiri daya juang umat.
*Demiliterisasi sebagai Rekayasa Kesadaran*
Tuntutan agar Hamas melucuti senjata tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dalam orkestrasi kepentingan Barat yang sejak awal menjadi penopang eksistensi Zionis. Fakta bahwa pelanggaran gencatan senjata terus berlangsung, bahkan ketika kesepakatan formal telah diteken, menunjukkan bahwa standar “perdamaian” yang dipaksakan hanyalah ilusi yang selektif: tegas kepada pihak yang tertindas, namun permisif terhadap agresor.
Lebih dalam lagi, demiliterisasi bukan semata kebijakan keamanan, melainkan instrumen ghazwul fikri yang bertujuan menggeser paradigma umat, yaitu dari keyakinan akan kewajiban melawan kezaliman menuju penerimaan pasif atas dominasi. Jihad dipersempit maknanya, direduksi menjadi ancaman global, sementara penyerahan diri dipromosikan sebagai kebijaksanaan politik. Padahal, Allah Swt. menegaskan:
“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah …” (QS An-Nisa: 75)
Ayat ini mengandung dorongan moral sekaligus kewajiban kolektif untuk membela kaum tertindas. Maka, menyerukan pelucutan senjata di tengah agresi yang nyata bukan hanya bentuk ketimpangan politik, tetapi juga distorsi terhadap prinsip dasar keadilan dalam Islam. Dalam kerangka ini, demiliterisasi sejatinya adalah upaya sistematis untuk mencabut legitimasi syar’i dari perlawanan, sekaligus menginternalisasi inferioritas dalam kesadaran umat.
*Khilafah sebagai Solusi Sistemis*
Ketika akar persoalan Palestina adalah penjajahan yang ditopang oleh sistem global kapitalistik, maka solusi yang ditawarkan dari dalam sistem yang sama tidak akan pernah melahirkan keadilan sejati. Diplomasi dalam kerangka ini hanyalah arena negosiasi yang timpang, di mana pihak yang kuat menetapkan syarat dan yang lemah dipaksa menerima konsekuensi.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental. Negara dalam Islam bukan sekadar entitas administratif, melainkan institusi ideologis yang berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi umat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Dan juga:
“Imam itu adalah perisai, yang di belakangnya kaum Muslim berperang dan berlindung.” (HR Muslim)
Dalam kerangka ini, Khilafah menjadi representasi konkret dari tanggung jawab kolektif umat untuk melindungi dan membebaskan wilayah yang terjajah. Ia tidak beroperasi dalam logika kompromi, melainkan dalam prinsip kedaulatan syariat dan penjagaan kehormatan umat. Dengan kekuatan yang terintegrasi—militer, ekonomi, dan politik—Khilafah memiliki kapasitas untuk mengakhiri penjajahan, bukan sekadar mengelolanya.
Oleh karena itu, pembebasan Palestina tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kembali kesadaran ideologis umat. Bahwa tanpa perubahan sistem kepemimpinan yang menyatukan, setiap tragedi akan terus berulang dalam siklus yang sama: dikecam, dinegosiasikan, lalu dilupakan.
Demiliterisasi Gaza bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan mekanisme halus untuk mengamankan dominasi tanpa perlawanan. Ia bekerja bukan hanya di medan politik, tetapi juga dalam ruang kesadaran, membentuk cara umat berpikir, merasa, dan merespons ketidakadilan. Dan ketika senjata terakhir yang dilucuti adalah keyakinan, maka penjajahan telah mencapai bentuknya yang paling sempurna.
Oleh: Evi Faouziah, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Aktivis Dakwah
Views: 5
