Tinta Media – Budi Saddewa Soediro sebagai Direktur Utama Perum Perumnas mengatakan bahwa perusahaan bersedia mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan aset pemerintah. Sebagai promotor publik, Perumnas memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset secara optimal untuk mendukung realisasi program tersebut. Dari tiga juta rumah yang direncanakan, sekitar 20 persen akan dialokasikan sebagai perumahan bersubsidi, sementara sisanya dikembangkan untuk perumahan komersial.
Pembangunan ini mencakup dua jenis perumahan, yaitu rumah tapak yang direncanakan untuk daerah dengan ketersediaan lahan luas dan rumah vertikal, seperti apartemen yang difokuskan di daerah perkotaan.
Program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu program prioritas pemerintah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tawaran perumahan mencakup berbagai rancangan pembiayaan, termasuk pilihan rumah dengan harga terjangkau untuk kategori tertentu.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketiga menteri bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah per tahun sehingga mampu mendorong kegiatan di sektor properti dan jasa konstruksi. (Tempo.co, 1/13/2024)
Kapitalisme Tidak Mewujudkan Perumahan Layak Masyarakat
Tampaknya pemerintah menunjukkan sikap peduli dengan keadaan masyarakat yang masih belum memiliki rumah. Padahal, hal ini justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat miskin yang layak huni, aman, nyaman, murah, bahkan syar’i.
Pembangunan 3 juta rumah ini kembali memberikan keuntungan besar bagi para pengusaha. Pasalnya, masyarakat akan tetap membayar walaupun negara memberi subsidi kepada masyarakat agar terlihat membantu masyarakat. Namun, kebijakan ini tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi rakyat untuk memiliki rumah. Inilah bentuk negara sebagai regulator.
Negara sebagai regulator ini hanya melayani kepentingan operator, terutama dengan menaikkan harga rumah. Kenaikan harga rumah subsidi ini merupakan hal yang diharapkan oleh operator, khususnya pengembang ”real estate“. Karena, di sini operator memiliki peluang untuk meraih keuntungan yang besar.
Dapat disimpulkan bahwa pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin sebenarnya hanya propaganda untuk memberi kesan bahwa pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat, tetapi sesungguhnya justru abai terhadap rakyat.
Problem hunian masyarakat adalah masalah yang sistemis. Pemerintah harus mempertimbangkan masalah perumahan rakyat dari sudut pandang ekonomi, kebijakan lahan, dan kesejahteraan masyarakat. Solusi ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Biang dari permasalahan ini tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme di negara. Penerapan sistem ini membuat masyarakat hidup dalam kubangan kesulitan, bahkan makin sulit. Konglomerat makin kaya dengan memiliki banyak hunian di berbagai tempat dengan lahan yang sangat luas. Kelompok kelas menengah terus mengalami kemerosotan dari sisi ekonomi, dan rakyat kecil harus gigit jari atas kondisi ini.
Selama kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat tetap berdasarkan sistem kapitalisme, pemenuhan hunian yang layak bagi seluruh rakyat akan tetap sulit bahkan mustahil untuk dicapai.
Dalam kapitalisme, hunian yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah justru diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk memberikan perumahan secara gratis dalam kapitalisme. Selain itu, karena dianggap membebani APBN, pemerintah tidak akan menanggung seluruh biaya pengadaan perumahan bagi rakyat.
Sistem Islam Menjamin Kebutuhan Rumah
Islam adalah agama yang sempurna. Islam mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan individu dengan Penciptanya, hubungan individu dengan dirinya sendiri, dan hubungan individu dengan manusia lain. Islam memiliki konsep dan aturan yang sempurna, serta cara menerapkannya dalam kehidupan, termasuk dalam memiliki rumah.
Rumah adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang wajib untuk dipenuhi oleh negara. Aktivitas manusia sebagian besar berpusat di dalam rumah, seperti belajar, berkumpul bersama keluarga, beribadah, istirahat, dan sebagainya, sehingga keberadaannya sangat penting dalam kehidupan.
Rumah adalah tempat terbaik untuk menjalani kehidupan pribadi. Keberadaan rumah bagi setiap keluarga sangat penting, dan Islam memiliki cara untuk menyediakan hunian bagi semua orang.
Politik Islam akan memastikan bahwa setiap keluarga akan memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Pertama, politik Islam akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh pencari nafkah dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kemudian, dengan menggunakan kebijakan kepemilikan, Islam akan dapat mencapai kesejahteraan sehingga orang tidak perlu terbebani dengan hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab negara, seperti pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan lahan akan diatur dalam politik Islam. Islam tidak akan membiarkan lahan terabaikan tanpa manfaat selama bertahun-tahun. Jika lahan kosong lebih dari tiga tahun, siapa saja dapat mengelolanya dan memilikinya. Mekanisme ini menghapus adanya lahan kosong yang tidak digunakan begitu saja.
Kemudian, untuk masyarakat yang tidak mampu membangun rumah, maka negara dalam Islam berwenang memberikan tanah atau lahan secara cuma-cuma kepada mereka dan membangun rumah dari harta milik negara atau milik umum. Negara dalam Islam tidak akan membiarkan individu tidak memiliki rumah. Hanya sistem Islam yang dapat memenuhi semua kebutuhan rakyat, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Karena rumah adalah kebutuhan asasi yang harus diperhatikan, maka negara harus mampu menyediakannya.
Wallahualam bissawab.
Oleh: Okni Sari Siregar, S.Pd
Sahabat Tinta Media
Views: 22
