Tinta Media – Beberapa waktu yang lalu, terjadi penumpukan gas kosong di sebagian besar warung di Kabupaten Bandung, karena sebagian warung tersebut belum bisa mendapatkan pasokan gas seperti biasanya. Banyak masyarakat yang menanyakan stok gas tersebut, terlebih lagi setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebolehan untuk warung-warung kembali berjualan eceran gas 3 kilogram. Akan tetapi, sampai sekarang masih ada warung yang belum bisa mengisi tabung gas kosongnya, karena dari pangkalanpun stoknya menipis terus.
Hal tersebut dialami Neni Indriyani pemilik warung di Soreang dan dialami pula Kusmawan pemilik warung di Banjaran yang sudah seminggu lebih tabung-tabung kosong di warungnya belum terisi, semenjak kelangkaan gas tersebut tak kunjung dikirim.
Dengan kondisi itulah pemilik warung kini jarang teralokasi gas 3 kilogram karena banyak masyarakat yang mengantre langsung di pangkalan. Hal ini dipicu lantaran kebijakan yang sebelumnya direvisi presiden itu membuat masyarakat membeli ke pangkalan.
Walaupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin tidak akan ada lagi antrean pembelian gas 3 kilogram, tetapi tetap saja apalagi sebelumnya kisruh langkanya gas LPG 3 kilogram selama beberapa hari hingga menimbulkan korban.
Hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan kepada menteri ESDM Bahlih Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer agar bisa berjualan gas 3 kilogram lagi dan Presiden pun berharap agar harga jual ke masyarakat tidak telalu mahal agar terjangkau. Namun tetap saja masih banyak warung-warung yang belum bisa mendapatkan pasokan gas 3 kilogram tersebut.
Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dilandaskan pada sistem kapitalisme, tidak pro- rakyat, karena menyulitkan kehidupan rakyat. Dalam sistem yang rusak ini, jika ada kegaduhan di masyarakat baru mengeluarkan solusi dan itupun tidak efektif dan solutif yang ada hanya untuk meredam keresahan dan amarah masyarakat.
Sementara dalam Islam negara wajib menjalankan perannya sebagai pengurus kebutuhan rakyat. Negara tidak akan membiarkan satu orang sekalipun terlalaikan kebutuhannya apalagi hingga meregang nyawa.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:
” Imam (Khalifah) itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR.Bukhari dan Ahmad).
Sebaliknya Islampun mengancam para penguasa yang melalaikan bahkan tidak memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga menghalangi hak-hak mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Tidak seorang pemimpinpun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinan. (HR.At-Tirmidzi).
Dengan demikian, aturan Islam menetapkan bahwa pemimpin merupakan pelayan bagi rakyatnya, sehingga akan berupaya memenuhi segala kebutuhan rakyat secara maksimal, termasuk ketika terjadi masalah kelangkaan komoditas kebutuhan rakyat. Pemimpin akan menyelesaikan masalah tersebut dengan memastikan kemudahan dalam pendistribusian, yang akan didukung dengan ketersediaan barang, dan mudahnya arus transportasi berupa infrastruktur jalan dan alat transportasi yang baik. Semua itu dikelola oleh negara dan tidak akan diserahkan kepada swasta (individu atau golongan) sebagaimana dalam sistem kapitalisme liberal, karena hal tersebut merupakan amanah kepemimpinan, yang tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan manusia (rakyat), tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak. Pemimpin dalam Islam pun akan menjaga dan mengatur semua kebutuhan masyarakat, dilandaskan pada takwa kepada Allah, yang juga akan dilaksanakan dengan patuh oleh rakyat atas dorongan takwa.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Risna SP
Sahabat Tinta Media
Views: 11
