Tinta Media – Sudah satu bulan berlalu sejak rangkaian bencana alam melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Aceh dan beberapa daerah di Sumatra. Namun hingga kini, kondisi darurat belum sepenuhnya pulih. Infrastruktur vital masih rusak, akses warga terbatas, dan proses pemulihan berjalan lambat. Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengingat dampak yang meluas dan belum tertangani secara menyeluruh.
Dilansir dari detik.com (27/12/2025), jumlah korban jiwa akibat bencana di wilayah Sumatra hingga akhir Desember mencapai lebih dari seribu orang, dengan ribuan lainnya terdampak langsung dan terpaksa mengungsi. Namun di lapangan, penderitaan korban belum benar-benar berakhir. Banyak warga masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan ambruk dan mengancam keselamatan setiap saat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fase tanggap darurat dan pemulihan belum berjalan optimal.
Di Aceh, realitas sosial pascabencana bahkan menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Sejumlah warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan, menandakan bahwa bantuan belum mereka rasakan secara memadai. Lebih jauh, muncul kembali bendera GAM di beberapa titik. Fenomena ini bukan sekadar simbol, melainkan sinyal serius bahwa ketika negara dianggap absen dalam melindungi rakyatnya, potensi ketidakstabilan sosial dan politik dapat kembali menguat. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi negara untuk segera hadir secara nyata, bukan sekadar melalui pernyataan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi dan tepat sasaran? Jika bencana telah berlalu satu bulan, tetapi kebutuhan dasar rakyat belum terpenuhi, maka ada persoalan serius dalam tata kelola kebencanaan. Lemahnya implementasi Undang-Undang Kebencanaan terlihat jelas, padahal regulasi tersebut seharusnya menjamin respons yang cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban tanpa terkecuali.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan saat ini, kebijakan negara kerap didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan kalkulasi ekonomi. Akibatnya, keselamatan rakyat sering kali tidak menjadi prioritas utama. Ketika keputusan diambil dengan logika untung rugi, bantuan bisa terlambat, distribusi tidak merata, dan pemulihan berlangsung setengah hati. Inilah potret kegagalan sistemis yang berulang setiap kali bencana datang.
Islam memandang persoalan ini secara sangat berbeda. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in, yakni pengurus rakyat yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan mereka. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian negara dalam melindungi rakyatnya, terlebih dalam kondisi darurat seperti bencana, merupakan pelanggaran amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Dalam sistem Islam, penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpusat, dan terkoordinasi. Negara tidak boleh menunda bantuan dengan alasan keterbatasan anggaran atau prosedur birokrasi. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar korban bencana, mulai dari makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga keamanan. Semua itu diberikan tanpa terikat logika untung rugi, karena keselamatan jiwa manusia adalah prioritas utama.
Allah Swt. berfirman: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS Al-Ma’idah: 32). Ayat ini menunjukkan betapa agungnya nilai satu nyawa manusia dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian, ketakutan, dan penderitaan pascabencana merupakan bentuk kelalaian besar yang tidak dapat dibenarkan.
Lebih dari sekadar penanganan pascabencana, Islam juga mewajibkan negara untuk mencegah terjadinya bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali—sebagaimana kerap terjadi dalam sistem kapitalisme—hanya akan memperbesar risiko bencana dan menambah penderitaan rakyat.
Satu bulan pascabencana seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa sistem yang berjalan saat ini belum mampu menjamin keselamatan rakyat secara hakiki. Selama negara masih terikat pada kepentingan ekonomi dan politik, bencana akan terus menjadi ajang penderitaan berkepanjangan bagi rakyat kecil.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa Islam memiliki solusi menyeluruh dalam mengatur negara, termasuk dalam menjamin keselamatan rakyat saat bencana. Negara yang berlandaskan syariat tidak akan membiarkan satu pun rakyatnya bertaruh nyawa akibat kelalaian penguasa. Wallahualam bissawab.
Oleh: Anggun Istiqomah,
Sahabat Tinta Media
Views: 33
