Tinta Media – Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang dunia. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran memicu ketegangan baru yang berdampak luas pada stabilitas global. Di tengah situasi ini, perdebatan di dalam negeri juga menguat, khususnya terkait keanggotaan Indonesia dalam forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP) (tempo.co, 5/3/2026).
Sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk keluar dari forum tersebut. Mereka menilai keberadaan Indonesia di dalamnya justru berpotensi memberikan legitimasi terhadap agenda politik negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah. Namun, pemerintah memilih bersikap hati-hati. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin gegabah mengambil keputusan keluar dari BoP. Pembahasan terkait forum tersebut bahkan disebut sedang ditangguhkan sementara (amp.kontan.co.id, 8/3/2026).
Perdebatan ini bukan sekadar soal diplomasi luar negeri. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam. Di antaranya adalah arah politik luar negeri, kemandirian bangsa, dan posisi Indonesia di tengah dinamika kekuatan global.
Bagi seorang pendidik generasi, isu ini juga menyisakan kekhawatiran tentang masa depan generasi muda jika bangsa ini terus berada dalam bayang-bayang dominasi kekuatan besar dunia.
Analisis Penyebab Masalah
Secara formal, BoP disebut-sebut sebagai forum yang bertujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan konflik, khususnya di Palestina. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak mempertanyakan efektivitas forum ini. Salah satu kritik utama adalah fakta bahwa negara yang memiliki pengaruh dominan dalam forum tersebut justru merupakan pihak yang juga terlibat langsung dalam konflik. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin perdamaian dibangun oleh pihak yang sekaligus menjadi bagian dari masalah itu sendiri?
Lebih dari itu, posisi negara-negara berkembang di dalam forum semacam ini sering kali hanya sebagai pengikut kebijakan. Mereka tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentukan arah keputusan. Dalam konteks ini, Indonesia berisiko hanya menjadi bagian dari legitimasi politik tanpa memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan.
Bagi sebagian pengamat, BoP bahkan dipandang sebagai instrumen geopolitik untuk mengamankan kepentingan negara-negara besar di Timur Tengah. Dengan dalih stabilisasi keamanan, agenda yang sebenarnya adalah penguatan pengaruh politik dan militer di kawasan strategis tersebut.
Di sisi lain, konflik Palestina yang menjadi pusat perhatian dunia justru belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang adil. Rakyat Palestina terus mengalami penindasan dan kehilangan hak-haknya, sementara berbagai forum internasional sering kali hanya menghasilkan pernyataan diplomatik tanpa perubahan nyata di lapangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak dapat dilepaskan dari permainan kekuatan global. Negara-negara besar memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut, mulai dari faktor geopolitik hingga ekonomi. Akibatnya, solusi yang ditawarkan sering kali tidak benar-benar berpihak kepada rakyat yang tertindas.
Bagi generasi muda, situasi ini memberi pelajaran penting tentang bagaimana sistem politik global bekerja. Ketika sebuah negara tidak memiliki kemandirian politik yang kuat, maka kebijakannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka generasi mendatang berpotensi mewarisi sistem yang tidak sepenuhnya berdaulat dalam menentukan arah politiknya sendiri.
Solusi Tuntas: Perspektif Islam tentang Kepemimpinan dan Pembebasan
Dalam pandangan Islam, hubungan politik dengan pihak yang jelas-jelas menzalimi umat memiliki batasan yang tegas. Islam tidak membenarkan sikap yang memberi legitimasi terhadap kezaliman.
Allah Swt. berfirman,
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
(QS. Hud: 113)
Ayat ini mengingatkan bahwa keberpihakan politik bukan sekadar persoalan strategi diplomasi, tetapi juga persoalan moral dan prinsip keimanan.
Islam juga memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana umat menghadapi penjajahan dan penindasan. Dalam sejarahnya, umat Islam tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga memiliki kekuatan politik dan militer yang melindungi wilayah serta rakyatnya.
Konsep ini terwujud dalam institusi kepemimpinan Islam yang dikenal sebagai Khilafah. Dalam sistem ini, kepemimpinan umat tidak terpecah dalam negara-negara kecil yang berdiri sendiri, melainkan berada di bawah satu kepemimpinan yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang terintegrasi.
Dengan kekuatan tersebut, negara mampu melindungi umat dari penindasan dan mengakhiri penjajahan. Pembebasan wilayah yang tertindas tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga tanggung jawab politik negara.
Sejarah Islam menunjukkan bahwa ketika umat berada dalam satu kepemimpinan yang kuat, berbagai wilayah yang tertindas dapat dibebaskan. Persatuan politik umat menjadi kunci penting dalam menjaga kehormatan dan keamanan mereka.
Generasi muda muslim hari ini, penting untuk memahami bahwa kemuliaan umat tidak lahir dari ketergantungan kepada kekuatan global. Kemuliaan itu lahir dari kemandirian politik, persatuan umat, dan penerapan sistem yang adil.
Sebagai pendidik generasi, kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran ini sejak dini. Generasi yang akan datang tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga pemahaman tentang jati diri umat dan sistem yang mampu melindungi mereka dari dominasi kekuatan asing.
Karena itu, perdebatan tentang keanggotaan dalam forum internasional seperti BoP seharusnya tidak berhenti pada persoalan diplomasi jangka pendek. Lebih dari itu, ia harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah politik umat secara keseluruhan.
Umat Islam memiliki potensi besar, baik dari sisi jumlah penduduk, sumber daya alam, maupun posisi strategis di dunia. Jika potensi ini disatukan dalam sistem yang benar, maka umat tidak lagi berada dalam posisi lemah yang hanya mengikuti arah kebijakan kekuatan global.
Penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan—termasuk dalam sistem politik dan hubungan internasional—merupakan jalan untuk membangun kembali kemandirian tersebut. Dalam sistem Islam yang kaffah, kepemimpinan umat akan diarahkan untuk melindungi kepentingan umat dan menegakkan keadilan bagi semua.
Dengan demikian, persoalan seperti BoP bukan sekadar isu politik luar negeri. Ia adalah cermin dari pilihan sistem yang kita gunakan dalam mengatur kehidupan. Jika umat ingin benar-benar bebas dari dominasi dan penindasan global, maka perubahan sistem menuju penerapan Islam secara kaffah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Wallāhu a‘lam bishshawwab.
Oleh: Iffah Komalasari, S.Pd
(Pendidik Generasi)
Views: 4
