Tinta Media – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia. Hal ini disampaikan Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag. dalam video bertajuk “Ilegal Hari Ini, Legal Besok?” Selasa (28/4/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
“Mengapa deforestasi hutan semakin parah dalam setahun pemerintahan Prabowo? Luka banjir longsor Sumatera November 2025 akibat deforestasi hutan belum sembuh,” ujarnya mengawali pemaparan.
Riyan mengutip riset Lembaga Auriga Nusantara yang mencatat 433.751 hektar hutan gundul sepanjang 2025. “Angka ini hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya,” tegasnya.
Luas penggundulan tersebut, sebutnya, setara enam kali negara Singapura atau hampir tujuh kali luas Provinsi DKI Jakarta.
Riyan lanjut mengungkapkan bahwa Ketua Yayasan Auriga Nusantara Timer Manurung menyatakan, deforestasi dipicu rangkaian kebijakan pemerintah: izin konsesi tambang, perkebunan sawit, kayu, hingga Program Strategis Nasional atau PSN seperti lumbung pangan food estate.
“Deforestasi terjadi secara terencana lewat program-program pemerintah. Itu menggambarkan ketidakpedulian pemerintahan Prabowo pada lingkungan,” kutipnya berdasarkan penelitian Timer.
Akibatnya, kata Riyan, Indonesia berpotensi menjadi juara deforestasi tropis sedunia pada 2025, mengalahkan Brazil. Pasalnya, deforestasi di Amazon Brazil justru turun 11,08% menjadi 5.796 km², titik terendah dalam 11 tahun terakhir.
Data Auriga, kata Riyan, berbanding terbalik dengan klaim Kementerian Kehutanan yang menyebut deforestasi turun dari 216.216 hektar pada 2024 menjadi 166.450 hektar hingga September 2025. Kementerian beralasan disparitas angka dipengaruhi perbedaan definisi, metodologi, dan skala pemetaan.
Ia membeberkan, hutan yang hilang pada 2025 bertambah 66% atau 172.684 hektar dibanding 2024 yang sebesar 261.157 hektar. Provinsi terparah adalah Kalimantan Tengah yang naik dari 33.389 hektar menjadi 56.999 hektar, disusul Kalimantan Timur dari 44.483 hektar menjadi 47.187 hektar. Aceh melonjak 426% dari 8.962 hektar menjadi 38.176 hektar. Deforestasi terjadi di 383 kabupaten/kota, dengan 10 wilayah teratas penyumbang 22% deforestasi nasional berada di Pulau Kalimantan dan Papua.
“Pertanyaannya, ratusan ribu hektar hutan itu digunduli oleh siapa dan untuk apa?” ujar Riyan.
Data Auriga, juga bebernya, menunjukkan 44% atau 192.761 hektar deforestasi terjadi di dalam wilayah konsesi yang diizinkan pemerintah.
Ia merincikan, konsesi pertambangan berkontribusi 43.743 hektar, di mana 22% kerusakan dilakukan 10 perusahaan terbesar dan 78% oleh 1.131 pemilik izin lainnya. Konsesi kehutanan oleh 486 pemilik izin menyumbang 111.042 hektar. Di perkebunan sawit, 13.588 hektar atau 36% dilakukan 10 korporasi, dan 24.388 hektar oleh 807 pemilik konsesi lain.
“Deforestasi dipicu oleh izin konsesi tambang, sawit, hingga food estate. Dan izin-izin konsesi itu beberapa diduga terhubung dengan jaringan para penguasa dan pejabat,”
ucapnya mengutip catatan Timer.
Menurutnya, dampak deforestasi meliputi banjir, longsor, kekeringan, polusi udara, perubahan iklim, pemanasan global, ancaman kepunahan flora fauna endemik, serta merusak reputasi Indonesia di dunia internasional.
“So, apa yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo sekarang?” tanyanya memungkasi.[] Langgeng Hidayat
Views: 5
