Tinta Media – Menyoroti rencana Bandara Kertajati yang akan dijadikan bengkel pesawat Hercules milik Amerika Serikat (AS), Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) menilai bukan sekadar proyek teknis biasa.
“Rencana Bandara Kertajati dijadikan bengkel pesawat Hercules milik Amerika Serikat bukan sekadar proyek teknis biasa,” ujarnya kepada Tinta Media, Senin (25/5/2026).
Sebab menurutnya, proyek ini sulit dipisahkan dari arah integrasi strategis yang perlahan memasukkan Indonesia ke orbit pertahanan AS melalui skema kerja sama MDCP (𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝/Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama).
“Dalam wawancara dengan penulis untuk tabloid Media Umat beberapa waktu lalu, Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menyebut MDCP sebagai langkah sistematis AS untuk “mengunci” Indonesia agar kompatibel dengan doktrin perang Washington. Akibatnya, Indonesia berpotensi dijadikan garis depan (𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒) dalam konflik geopolitik AS melawan Cina di kawasan Indo-Pasifik,” jelasnya.
Semuanya itu, kata Om Joy, dibungkus istilah manis: penguatan kapasitas, pelatihan, dan interoperabilitas. Padahal menurut Budi, itulah pintu jebakan ketergantungan (𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑝).
“Penguatan kapasitas membuat alutsista dan rantai pasok militer bergantung pada vendor AS. Pelatihan membentuk cara pandang perwira agar selaras dengan kepentingan Washington. Sedangkan interoperabilitas membuka peluang sistem pertahanan Indonesia dipantau dan diintegrasikan dengan sistem militer AS,” bebernya.
Kasarnya, lanjut Om Joy, ini bukan sekadar kerja sama. Ini proses masuknya pengaruh strategis asing secara perlahan.
“Lebih berbahaya lagi jika akses udara militer AS benar-benar dibuka. Indonesia bisa berubah menjadi pangkalan operasi (𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑) militer Amerika sekaligus target serangan balik rival geopolitiknya,” bebernya.
Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam Om Joy menjelaskan, penguasa wajib menjaga kedaulatan umat dan menutup pintu dominasi asing atas negeri Muslim. Allah SWT berfirman:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (QS an-Nisa: 141).
“AS, dengan rekam jejak intervensi dan agresinya terhadap negeri-negeri Muslim, termasuk negara yang secara nyata memerangi Islam (𝑑𝑎𝑟𝑢𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑏 𝑓𝑖’𝑙𝑎𝑛). Dalam Islam, penguasa haram membuka jalan dominasi musuh atas negeri Muslim,” bebernya.
Menurut Imam al-Mawardi, sebut Im Joy, dalam 𝐴𝑙-𝐴ℎ𝑘𝑎𝑚 𝑎𝑠ℎ-𝑆ℎ𝑢𝑙𝑡ℎ𝑎𝑛𝑖𝑦𝑦𝑎ℎ menjelaskan, salah satu kewajiban utama penguasa adalah menjaga wilayah dan umat dari ancaman pihak yang memusuhi kaum Muslim.
“Karena itu, solusi hakikinya bukan sekadar revisi perjanjian atau ganti elite politik, melainkan perubahan sistem menuju penerapan Islam kaffah dalam institusi khilafah,” tuturnya.
Khilafah lanjutnya, bertugas menjaga negeri-negeri Muslim tetap mandiri, menutup pintu hegemoni asing, serta membangun kekuatan politik, ekonomi, dan militer berdasarkan syariat Islam.
“Sebab umat ini tidak butuh penguasa yang pandai membuka pintu bagi militer asing. Umat membutuhkan kepemimpinan Islam yang berani menjaga kemuliaan dan kedaulatan kaum Muslim,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 2
