Tinta Media – Miris, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan untuk rakyat, tetapi sebatas proyek balas budi oligarki.
Kebijakan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini tengah berada di persimpangan jalan. Program berskala nasional yang awalnya digadang-gadang sebagai oase bagi kebangkitan ekonomi di tingkat akar rumput justru menjelma menjadi ladang polemik yang meresahkan publik, mulai dari penempatan lokasi bangunan yang jauh dari jangkauan pemukiman warga, ketidakjelasan mekanisme pengelolaan, hingga tragedi memilukan dalam latihan fisik calon manajer yang merenggut korban jiwa. Sengkarut ini memberikan sinyal kuat adanya disorientasi kebijakan yang akut (Kompas.id, 12/7/26).
Ketika sebuah program nasional dirancang secara top-down tanpa membaca kebutuhan riil masyarakat, ia hanya akan menjadi proyek fisik yang sunyi dari partisipasi publik dan gagal menggerakkan roda ekonomi lokal. Karut-marut implementasi KDMP sejatinya mengonfirmasi cacat bawaan dari paradigma pembangunan yang bernuansa kapitalistik.
Dalam sistem ini, kebijakan publik sering kali terjebak dalam orientasi proyek komersial jangka pendek. Alokasi anggaran yang fantastis untuk puluhan ribu titik justru membuka celah lebar bagi inefisiensi, praktek perburuan rente, dan potensi korupsi yang sistemik. Ironisnya, dana publik yang begitu besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur kelembagaan baru di sektor hilir, sementara persoalan mendasar rakyat di sektor hulu seperti kemiskinan struktural, jeratan utang, dan keterbatasan modal tetap dibiarkan tanpa jalan keluar.
Upaya evaluasi atau perombakan yang dijanjikan pemerintah saat ini pun diprediksi hanya akan menjadi langkah tambal sulam jika paradigma berpikir penguasa tidak diubah secara mendasar. Akar permasalahannya justru ada pada sistem bernegara yang saat ini kita emban. Sehingga, program negeri ini sebatas proyek populis.
Penguasa bukan menjadi pelayan rakyat, tetapi budak bagi pemodalnya. Semua bermuara dari asas negara yang menganut demokrasi kapitalis. Mahalnya mahar kekuasaan harus dibayar dengan proyek strategis kapital. Arah kebijakan harus menguntungkan dan melindungi segala usaha oligarki.
Kebijakan Sistem Islam Solusi Nyata
Dalam perspektif Islam, tata kelola ekonomi dan pembangunan wajib bersandar pada prinsip pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara berkeadilan, bukan demi mengejar target kuantitas proyek atau mengakomodasi kepentingan pemilik modal. Negara memegang mandat penuh sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap individu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diawali dengan penguatan sektor hulu melalui pengelolaan kepemilikan umum secara mandiri oleh negara, membuka lapangan kerja yang luas, serta menjamin distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di segelintir kalangan kaya.
Paradigma luhur ini selaras dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur’an terkait pentingnya keadilan distribusi harta agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang eksploitatif:
مَّاۤ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ
“Apa saja harta rampasan yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr: 7)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengingatkan bahwa posisi pemimpin adalah sebagai pelayan yang memikul tanggung jawab besar atas kondisi rakyatnya:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Krisis yang menimpa program KDMP harus menjadi momentum berharga untuk melakukan refleksi ideologis. Kesejahteraan masyarakat desa yang sejati tidak akan pernah terwujud hanya dengan memperbanyak kuantitas program hilir yang dipaksakan. Karena itu, dibutuhkan sebuah solusi sistemik yang merombak total tata kelola ekonomi dari corak kapitalistik yang rapuh menuju penerapan syariat ekonomi Islam yang menyeluruh. Di sini, megara harus hadir secara nyata untuk melayani dan memuliakan urusan rakyat secara adil dan berkah. Sistem ini mencontoh kepemimpinan Rasulullah saw., yakni Daulah Khilafah Islamiyyah. Wallahu’alam bish-shawwab.
Oleh: Iky Damayanti, ST,
Sahabat Tinta Media
Views: 2
