Tinta Media – Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) menyatakan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan bahasa Perancis atau Portugis.
“Persoalannya bukanlah bahasa Prancis atau Portugis. Persoalannya adalah arah,” tulisnya dalam rilis: Kemarin Portugis, Sekarang Perancis, Lusa Mengikuti Siapa Lagi? yang diterima Tinta Media, pada Senin (1/6/2026).
Berkaitan dengan pernyataannya tersebut, Om Joy mengungkapkan, di tengah krisis mutu pendidikan dan masih banyaknya sekolah yang kekurangan guru, Pemerintah Indonesia pada Mei 2026 justru kembali melempar agenda baru bahwa seluruh sekolah di Indonesia diminta mempelajari bahasa Prancis.
Tak hanya itu, sebelumnya sebut Om Joy, pada Oktober 2025 Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas dalam pendidikan Indonesia.
“Presiden Prabowo menjelaskan, bahasa Portugis diprioritaskan karena Indonesia memandang Brasil sebagai negara yang penting. Beberapa bulan kemudian, bahasa Prancis didorong karena pentingnya hubungan strategis Indonesia–Prancis dan perkembangan dunia ke depan,” ungkap Om Joy.
Argumen Prabowo, kutipnya, bahasa Portugis diprioritaskan karena Indonesia memandang Brasil sebagai negara yang penting. Beberapa bulan kemudian, bahasa Prancis didorong karena pentingnya hubungan strategis Indonesia–Prancis dan perkembangan dunia ke depan.
“Jika prioritas bahasa ditentukan oleh negara mana yang sedang dianggap penting, lalu apa sesungguhnya kompas pendidikan nasional? Kemarin Portugis karena Brasil dianggap penting. Sekarang Prancis karena hubungan dengan Paris menguat. Lusa mengikuti siapa lagi?” Tanya Om Joy retorik.
Menurutnya, pertanyaan ini penting dijawab karena pendidikan bukan sekadar instrumen diplomasi.
“Pendidikan adalah proyek peradaban yang menentukan cara berpikir generasi, arah hidup mereka, bahkan masa depan sebuah bangsa,” tandasnya.
*Akar Persoalan Pendidikan adalah Paradigma*
Om Joy lantas menegaskan bahwa akar persoalan pendidikan di Indonesia yang sesungguhnya adalah bukan sekadar soal bahasa, tetapi soal paradigma atau cara pandang bagaimana bangsa ini mengatasi berbagai persoalannya.
“Dalam republik demokrasi yang berasaskan sekuler, pendidikan mengikuti kebutuhan dan kepentingan manusia. Kurikulum dapat berubah sesuai arah politik, kebutuhan pasar, atau perkembangan geopolitik,” imbuhnya
Dalam paradigma sekuler, jelasnya, agama dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan tidak dibangun di atas wahyu, melainkan atas pertimbangan pragmatis yang berubah-ubah.
“Akibatnya, tujuan pendidikan bergeser dari membentuk manusia yang bertakwa menjadi menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan sistem,” jelasnya.
Berbeda dengan itu, Om Joy mengutip pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam 𝑁𝑖𝑧ℎ𝑎𝑚 𝑎𝑙-𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 (1953) yang menjelaskan akidah Islam harus menjadi asas pendidikan.
Bahkan dalam pasal-pasal pendidikan 𝑀𝑢𝑞𝑎𝑑𝑑𝑖𝑚𝑎ℎ 𝑎𝑑-𝐷𝑢𝑠𝑡𝑢𝑟, sebut Om Joy, An-Nabhani juga menerangkan tujuan pendidikan adalah membentuk 𝑠𝑦𝑎𝑘ℎ𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑦𝑎ℎ (kepribadian Islam) dan membekali manusia dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan,” terangnya.
Karena itu, sambung Om Joy, dalam khilafah Islam yang berasaskan tauhid, pendidikan tidak diarahkan untuk mengikuti perubahan hubungan diplomatik atau kebutuhan kapitalisme global.
“Pendidikan diarahkan untuk melahirkan generasi yang beriman, berilmu, bertakwa, dan mampu memimpin peradaban dengan Islam,” pungkasnya.[] Erlina
Views: 28
