Tinta Media – Jurnalis senior Joy Prasetyo (Om Joy) menduga keputusan pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahun 2026 sebagai kelemahan sebuah sistem.
“Yang dipangkas mungkin hanya angka. Namun yang tersingkap bisa jadi adalah kelemahan sebuah sistem. Ketika sebuah program harus dikoreksi bahkan sebelum berjalan penuh, yang layak diperiksa bukan hanya targetnya, tetapi juga cara berpikir yang melahirkannya,” ujarnya kepada Tinta Media, Senin (15/6/2026).
Om Joy merujuk pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada 11 Juni 2026 yang menyebut target operasional Koperasi Desa Merah Putih tahun ini dikurangi dari 80 ribu menjadi sekitar 40 ribu titik karena berbagai kendala pelaksanaan.
Menurutnya, pemangkasan tersebut memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pola kebijakan ekonomi yang selama ini ditempuh pemerintah. Ia menilai berbagai persoalan ekonomi kerap dijawab dengan peluncuran program, lembaga, atau skema baru tanpa menyentuh sumber persoalan secara mendasar.
“Mengapa ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, solusi yang muncul hampir selalu berupa program baru?. Dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga berbagai intervensi lain, polanya relative sama,” ujarnya.
Om Joy berpandangan, akar persoalan terletak pada paradigma pengelolaan ekonomi yang dinilai belum menempatkan sumber daya strategis sebagai instrumen pelayanan publik secara optimal.
Ia kemudian mengaitkan gagasannya dengan konsep milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) dalam ekonomi Islam yang memandang aset-aset yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat luas harus dikelola untuk kemaslahatan umum.
“Ketika 𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑦𝑦𝑎ℎ ‘𝑎𝑚𝑚𝑎ℎ dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat, hasilnya dapat menjadi sumber pembiayaan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat. bukan dari utang yang terus membengkak atau pungutan yang terus bertambah,” bebernya.
Menurutnya, selama orientasi pengelolaan ekonomi masih didominasi logika keuntungan dan bukan tata kelola berbasis syariat, maka program-program baru berpotensi hanya menjadi langkah penyesuaian yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Program boleh berganti. Namun selama kapitalisme tetap dipertahankan, akar masalah tidak akan teratasi,” tutupnya.[] Ikbal
Views: 12
