Tinta Media – Lagi dan lagi publik disuguhi pemandangan yang memalukan dalam setiap periode kepemimpinan. Politik bagi-bagi jabatan seolah menjadi realisasi dari “janji kampanye” kepada koalisi pendukung calon. Publik menilai bahwa banyak kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya diberikan kepada tim sukses pemenangan, kerabat, hingga lingkaran terdekat tokoh politik (bbc.com, 1/7/2026).
Sebut saja Fuad Bawazier dan Grace Natalie, dua mantan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai komisaris PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra sekaligus mantan Wakil Bendahara TKN Prabowo–Gibran, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ginka Febriyanti Ginting, yang masih berusia 27 tahun, juga menduduki jabatan Komisaris PT Pertamina Retail yang bertanggung jawab atas kinerja SPBU di seluruh Indonesia. Pengalaman profesionalnya adalah sebagai Ketua Umum BISON (Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional) yang bertugas memobilisasi pemuda pendukung Prabowo–Gibran. Belakangan, yang juga ramai diperbincangkan ialah penunjukan mantan asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco. Jabatan tersebut dinilai diemban tanpa bekal pengalaman yang memadai.
Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, syarat menjadi komisaris BUMN adalah memenuhi kriteria keahlian dan integritas, serta tidak memiliki afiliasi politik maupun benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan. Kriteria keahlian tersebut menunjukkan bahwa calon harus memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN terkait. Namun, pada faktanya, posisi penting di perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak justru diserahkan kepada individu yang jejak profesionalnya tidak berkaitan dengan jabatan yang diemban. Belum lagi adanya sejumlah oknum yang merangkap jabatan.
Inilah ironi negeri ini. Penguasa secara terang-terangan membagi jatah kekuasaan kepada konco atau kawan, sedangkan rakyat dipaksa hidup dalam kemelaratan dan bergelut dengan kesengsaraan.
Fenomena ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan materialisme sebagai asas. Jabatan menjadi harga yang harus dibayar meskipun kepentingan rakyat dan negara dikesampingkan. Dengan demikian, penguasa saat ini dinilai bertugas bukan untuk rakyat sebagaimana semboyan demokrasi, melainkan untuk kepentingan partai koalisi. Pengemban sekaligus penjaga demokrasi justru menjadi pihak yang menyalahi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.
Dalam sistem Islam, pemilihan seorang kepala negara, menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, harus memenuhi syarat in’iqad, yaitu Muslim, laki-laki, berakal, balig, adil, merdeka, dan mampu. Mampu di sini berarti memiliki ilmu, kecakapan, wawasan, serta kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan tugas serta mengemban amanah kekhalifahan. Adapun para pegawai dalam sistem kekhilafahan juga harus memenuhi kriteria kecakapan sesuai dengan tugas yang diemban. Karena itu, jika seseorang ditugaskan mengelola harta milik umum yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat, ia harus benar-benar memiliki kemampuan. Apabila terbukti tidak cakap, khalifah dapat mencopotnya dari jabatan tersebut.
Dalam sistem Islam, kedekatan dengan penguasa tidak akan menjadi jalan bagi seseorang untuk memegang tampuk kepemimpinan. Khalifah Umar bin Khaththab pernah melarang putranya, Abdullah bin Umar, menjadi khalifah. Beliau memastikan bahwa jabatan tersebut diberikan semata-mata berdasarkan amanah dan musyawarah umat. Sebab, setiap Muslim memahami bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Swt.
Oleh: Yosie Purwanti, S.E.
Aktivis Muslimah
Views: 3
