Tinta Media – Di tengah gemerlap pembangunan Batam sebagai kota industri dan investasi, suara warga pesisir justru terdengar lirih. Mereka yang hidup berdampingan dengan laut, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini menghadapi kenyataan pahit berupa sempitnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya akses terhadap kesejahteraan. Aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah warga di wilayah hinterland dan pesisir Batam mengeluhkan minimnya peluang kerja dan keterbatasan akses pendidikan saat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Batam. Nelayan dan masyarakat pesisir berharap adanya perhatian serius terhadap nasib mereka yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Batamnews.co.id, 15/7/2026). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah pinggiran.
Persoalan ini bukan sekadar kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi mencerminkan ketimpangan struktural yang terus berlangsung. Wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam justru tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hasil laut melimpah, potensi wisata terbuka lebar, tetapi masyarakat lokal tetap berada dalam lingkaran keterbatasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari kekayaan tersebut?
Eksploitasi sumber daya alam tanpa distribusi manfaat yang adil menjadi akar persoalan. Sering kali, pengelolaan sumber daya lebih berpihak pada kepentingan investasi besar dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat pesisir hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Mereka tidak mendapatkan akses yang layak untuk bekerja, apalagi berkembang.
Kesenjangan ini makin terasa jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang berkembang pesat. Infrastruktur memadai, peluang kerja terbuka, dan akses pendidikan lebih mudah dijangkau. Sementara itu, masyarakat pesisir harus berjuang dengan berbagai keterbatasan yang seolah dianggap sebagai kondisi yang wajar. Ketimpangan semacam ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial.
Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Allah Swt. berfirman, “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr: 7). Ayat ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus merata dan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu. Dalam konteks masyarakat pesisir, hal ini berarti bahwa kekayaan alam yang ada seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi mereka yang hidup di sekitarnya, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan.
Islam juga memandang bahwa seluruh wilayah dalam negara merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal hanya karena letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Setiap individu, di mana pun berada, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan program bantuan sesaat atau janji peningkatan lapangan kerja. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya dan pembangunan. Negara harus memastikan bahwa kekayaan wilayah pesisir benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan industri berbasis lokal, serta pembukaan akses pendidikan dan pelatihan yang relevan.
Selain itu, diperlukan kebijakan yang mampu menghapus kesenjangan antarwilayah. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi harus merata hingga ke wilayah pesisir dan hinterland. Infrastruktur, pendidikan, dan lapangan pekerjaan harus didistribusikan secara adil agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi. Dengan pendekatan ini, tidak akan ada wilayah yang terpinggirkan karena setiap kebijakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Jeritan masyarakat pesisir Batam seharusnya menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan. Ketimpangan yang terus dibiarkan hanya akan memperlebar jarak antara harapan dan kenyataan. Jika pembangunan ingin benar-benar bermakna, keadilan harus menjadi fondasi utamanya, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi.
Oleh: Ilma Nafiah
Sahabat Tinta Media
Views: 2
