Tinta Media – Muhamad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyatakan adanya 414 Satuan (SPPG) Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah menerima transfer anggaran, tetapi belum beroperasi (KOMPAS.com,
Program MBG tidak menyeleasaikan masalah stunting dan gizi buruk, sebab fakta stunting di wilayah terpencil seperti Papua, NTT, Maluku, juga wilayah 3T lainnya belum terjangkau fasilitas dapur gizi. Seharusnya, wilayah-wilayah ini mendapatkan prioritas utama. Terlalu banyak kejanggalan dalam program ini, sehingga dampak buruk lebih tampak dan terrasa.
Dari sisi mana program MBG membanggakan? Apakah MBG menyentuh permaslahan yang diderita rakyat? Kenyataannya, program ini banyak menyedot anggaran, sementara kondisi negeri makin memprihatinkan. Anggaran pendidikan, kesehatan, terutama di wilayah 3T terabaikan. Kebijakan versi kapitalisme hanya fokus sekadar pencitraan penguasa dan para pendukungnya. Hanya keuntungan yang mereka raih. Kebijakan-kebijakan yang lahir sama sekali tak mempedulikan kepentingan rakyat.
Ketimpangan antara sebaran SPPG dan angka stunting menjadi persoalan pokok. Jika saja MBG mengklaim bahwa program bisa mengatasi stunting, faktanya itu di luar logika. Banyak insiden terjadi, seperti keracunan dll. semestinya menjadi alarm agar pemerintah lebih bebenah dan mengadakan evaluasi yang maksimal, sehingga tidak memalukan jika dipromosikan di panggung dunia sekalipun.
Harusnya pemerintah berpikir lebih jernih terkait baik buruknya suatu program, tidak berdasarkan keutungan satu golongan. Hal ini karena negara bukan milik pribadi. Sebuah Tindakan yang asal asalan jelas berisiko. Demikian pula dengan program MBG, sangat dibutuhkan tanggung jawab tinggi. Setiap geraknya harus bisa dipertanggungjawabka. Karena itu, harus ada keterbukaan dan kejujuran. Intinya, konsep intergritas harus dijadikan fondasi antara tindakan dan hasil kerja nyata. Hal ini harus dapat dibuktikan kepada masyarakat dengan amanah.
Setiap kebijakan versi kapitalisme hanya fokus pada pencitraan penguasa dan pendukungnya saja, baik keamanan ataupun keuntunganbya, bukan memelihara nasib rakyat. Ini berbeda dengan konsep Islam. Dalam Islam, penguasa wajib bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan harus disertai dengan pertanggungjawaban, baik dunia maupun akhirat.
Dalam sistem Islam, Islam seorang individu rakyat tidak akan diabaikan, apalagi menyangkut urusan nyawa. Memilih pemimpin dalam Islam tidak perlu menghamburkan biaya, juga tidak rumit. Pemilu dalam Islam cukup efektif dan efisien, tidak perlu mempermainkan anggaran dan kebijakan.
Memang, sistem Islam adalah penyelesai segala masalah karena khalifah meriayah (mengurusi) rakyat dengan amanah, semata-mata karena Allah. Waallahualam bissawab.
Oleh: Ica
Sahabat Tinta Media Garut
Views: 2
