Tinta Media – Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit malah dihina. Peribahasa ini mungkin paling tepat menggambarkan nestapa yang dialami rakyat kecil saat berhadapan dengan pelayanan kesehatan di negeri ini.
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh unggahan viral almarhum Yurizal, seorang pasien BPJS Kesehatan yang harus menunggu hingga delapan jam di IGD RSCM tanpa kepastian ruang rawat inap (CNN Indonesia, 7/8/2026). Bukannya mendapat simpati atau pertolongan cepat, tangis dan keluhannya di media sosial saat itu justru disambut cibiran serta komentar bernada miring dari beberapa oknum tenaga kesehatan dan dokter. Kasus ini kian memanas hingga Kementerian Kesehatan turun tangan mendalami komentar nirempati dari sejumlah tenaga kesehatan tersebut (Metro TV, 8/8/2026). Bahkan, salah satu rumah sakit memberhentikan dokter mitranya.
Fenomena ini sungguh membuat kita mengelus dada. Namun, persoalannya bukan sekadar oknum dokter dan tenaga kesehatan yang kehilangan rasa kemanusiaan, melainkan juga adanya racun sistemis yang sedang menggerogoti tubuh bangsa ini.
Cacat Syahsiah dan Kegagalan Sistem Pendidikan
Cibiran dan komentar dingin tenaga kesehatan terhadap pasien yang berjuang mencari kesembuhan menunjukkan fenomena kepribadian (syahsiah) yang cacat. Pola pikir dan pola sikap yang ditunjukkan para oknum tenaga kesehatan dan dokter tersebut jauh dari nilai kasih sayang dan kejujuran nurani.
Namun, menyalahkan tenaga kesehatan secara personal semata tentu tidak adil. Kepribadian manusia dibentuk oleh lingkungan dan sistem pendidikan. Ketika sistem pendidikan yang berlaku berasaskan sekularisme atau memisahkan agama dari kehidupan, lulusan yang dihasilkan cenderung berorientasi pada nilai-nilai materialistis dan individualistis. Empati menguap, digantikan oleh kalkulasi untung-rugi. Dokter dan tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi benteng kemanusiaan turut terjebak dalam pusaran sistem yang menuntut segala sesuatu diukur dengan uang.
Kapitalisasi Kesehatan: Saat Sakit Menjadi Bisnis
Antrean hingga delapan jam di IGD rumah sakit rujukan nasional seperti RSCM menjadi cermin buruknya tata kelola kesehatan. Dalam sistem kapitalisme sekuler hari ini, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara secara cuma-cuma dan berkualitas. Kesehatan telah bergeser menjadi komoditas bisnis yang berorientasi pada keuntungan materi.
Jaminan kesehatan yang dipropagandakan sebagai “solusi” sejatinya memindahkan kewajiban negara ke pundak rakyat melalui mekanisme iuran. Akibatnya, kecepatan dan kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh daya beli (ability to pay). Jika kantong tebal, fasilitas kelas satu dan senyum manis tenaga kesehatan menyambut. Namun, jika mengandalkan BPJS, sabar dan antre berjam-jam seolah menjadi kurikulum wajib.
Padahal, dalam pandangan Islam, seorang pemimpin dan negara adalah pelayan rakyat (raa’in), bukan pedagang yang mencari keuntungan dari penderitaan warganya. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin/kepala negara) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Ketika negara lepas tangan dan menyerahkan urusan jaminan kesehatan pada skema asuransi dan korporasi, lahirlah sistem kesehatan yang dingin, komersial, dan nirempati.
Islam Kafah: Solusi Tuntas
Kita tidak bisa terus-menerus menambal sulam sistem yang sejak dasarnya sudah rusak. Mengganti regulasi kecil atau memecat oknum tenaga kesehatan tidak akan menyelesaikan akar masalah selama paradigma kapitalistik masih bertengger kokoh.
Islam menawarkan solusi fundamental dan ideologis melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kafah). Dalam sistem Islam (Khilafah), kesehatan merupakan hak publik yang wajib dijamin negara secara gratis, merata, dan berkualitas tinggi bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim.
Pembiayaan sektor kesehatan dalam Islam tidak dibebankan kepada rakyat melalui iuran bulanan atau pajak yang mencekik, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Baitulmal. Sumber pendapatannya berasal dari pengelolaan harta milik umum, seperti hasil tambang, laut, dan hutan, serta kepemilikan negara yang dikelola secara syar’i, bukan diserahkan kepada swasta atau asing.
Sejarah telah mencatat betapa indahnya pelayanan kesehatan ketika Islam diterapkan secara kafah. Pada masa keemasan Islam, Rumah Sakit Al-Mansuri di Kairo dan Rumah Sakit Nuruddin di Damaskus menjadi pusat pengobatan gratis yang tercanggih pada zamannya. Setiap pasien yang datang, tanpa memandang status sosial, agama, maupun kekayaan, ditangani oleh dokter-dokter berakhlak mulia dengan fasilitas terbaik. Bahkan, setelah sembuh, pasien diberi pakaian baru dan uang saku agar tidak langsung terbebani pekerjaan berat selama masa pemulihan. Tenaga kesehatan dan dokter bekerja bukan atas dasar desakan target materi, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian demi mengharap rida Allah.
Allah Swt. berfirman: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)
Kejadian yang menimpa almarhum Yurizal dan ribuan pasien BPJS lainnya di luar sana harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Sampai kapan kita mau bertahan dalam sistem yang memperlakukan nyawa dan kesehatan manusia sekadar sebagai angka statistik dan objek bisnis?
Sudah saatnya kita membuka mata dan berpikir logis. Bukan hanya perundungan terhadap tenaga kesehatan yang harus dihentikan, tetapi sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan sistem kesehatan nirempati inilah yang harus dicabut hingga ke akar-akarnya. Hanya dengan kembali pada penerapan syariat Islam secara utuh, jaminan kesehatan yang adil, humanis, dan penuh keberkahan dapat terwujud nyata bagi seluruh umat manusia.
Oleh: Rindang Ayu, S.Pd.
(Sahabat Tinta Media)
Views: 2
