Tinta Media – Di tengah pekatnya kabut asap yang masih menyelimuti sebagian wilayah negeri ini, sebuah pesan yang sangat tajam dibentangkan oleh para mahasiswa di depan gedung. Bukan sekadar tulisan di atas kain, melainkan jeritan nurani yang selama ini dibungkam. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru kehidupan dan sumber penghidupan rakyat, justru berubah menjadi ladang keuntungan segelintir orang. Maka, sesungguhnya sedang terjadi perampasan besar-besaran yang dilegalkan oleh kebijakan. Alam yang rusak dan rakyat yang sengsara adalah bukti nyata dari sebuah pengkhianatan amanah.
Potret Perlawanan Rakyat di Depan Gedung Kekuasaan
Fakta perlawanan tersebut terekam pada hari Rabu (28/10) di depan gedung UOB Jakarta. Spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan oleh mahasiswa yang sedang demonstrasi di hadapan aparat. Aksi tersebut bukan aksi tanpa alasan, melainkan akumulasi dari kekecewaan yang panjang terhadap tata kelola hutan yang bobrok.
Di antara tuntutan yang disuarakan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia adalah tiga hal yang sangat fundamental. Pertama, menetapkan status bencana nasional untuk karhutla dan banjir ekologis yang berulang. Kedua, mengadili korporasi-korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan hutan. Ketiga, menuntaskan integrasi tata kelola lahan yang selama ini tumpang tindih dan penuh dengan celah untuk dimanfaatkan oleh pemodal besar. Tuntutan ini menunjukkan bahwa rakyat sudah sangat sadar bahwa persoalan hutan bukan persoalan teknis, melainkan persoalan politik.
Tata Kelola yang Melahirkan Bencana Ekologis
Jika ditelaah secara mendalam, analisis terhadap kondisi ini mengarah pada satu akar persoalan yang sama. Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang sangat besar dan menyengsarakan rakyat secara sistematis. Data konsesi menunjukkan bagaimana hutan alam yang kaya raya diserahkan kepada korporasi melalui skema Hak Pengusahaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri dalam durasi puluhan tahun.
Inilah realitas pahit yang terjadi. Oligarki menikmati cuan yang berlipat ganda dari konsesi lahan tersebut, sementara rakyat yang harus menanggung akibatnya. Ketika hutan dibabat habis untuk ditanami sawit atau akasia secara monokultur, keseimbangan ekologis pun runtuh. Akar pohon yang seharusnya menahan air hilang, sehingga ketika hujan datang, bencana banjir bandang pun menerjang permukiman warga. Dan ketika musim kemarau tiba, lahan gambut yang sudah kering akibat kanal-kanal perusahaan menjadi sangat mudah terbakar, menghasilkan kabut asap karhutla yang menyesakkan dada.
Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Kebijakan politik ekonomi yang diterapkan saat ini, yaitu sistem kapitalisme sekuler, telah secara sadar menjadikan hutan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan dikuasai oleh para oligarki. Dalam sistem ini, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat aturan. Aturan tersebut sering kali dibuat untuk melayani kepentingan investor, bukan untuk melindungi rakyat dan alam. Hutan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai objek investasi.
Hutan adalah Milik Umum, Bukan Milik Oligarki
Islam memiliki pandangan yang sangat tegas dan jernih dalam persoalan kepemilikan hutan. Dalam syariat Islam, hutan termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum atau milkiyah ‘ammah. Rasulullah saw. bersabda bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api, dan hutan termasuk di dalamnya. Konsekuensinya, hutan haram hukumnya diberikan penguasaan dan kepemilikan mutlak kepada pribadi, korporasi, maupun oligarki.
Dalam Islam, negara pun tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut menjadi milik negara. Fungsi negara hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik. Negara wajib mengelola hutan secara langsung untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, bukan diserahkan kepada korporasi untuk dikeruk keuntungannya.
Politik ekonomi Islam mengatur bahwa pengelolaan kepemilikan umum harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara menyeluruh, bukan pada profit. Pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian, keseimbangan ekologi, dan kebutuhan generasi mendatang. Eksploitasi yang merusak, deforestasi masif, dan alih fungsi hutan yang merugikan rakyat adalah perbuatan yang dilarang keras.
Lebih dari itu, Islam juga mewajibkan setiap individu dan negara untuk menjaga alam. Merusak, membakar, dan menghancurkan hutan adalah perbuatan fasad fil ardh atau berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Menjaga hutan adalah bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah sebagai khalifah di muka bumi.
Oleh karena itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh rakyat. Sebagai pengurus, negara wajib memastikan bahwa hutan dikelola dengan amanah, lestari, dan adil untuk semua. Sebagai perisai, negara wajib melindungi rakyat dari kezaliman oligarki yang merampas hak hidup mereka melalui perusakan lingkungan. Negara yang ideal dalam Islam tidak akan pernah tunduk pada kepentingan oligarki, melainkan akan berdiri tegak di atas keadilan syariat untuk melindungi alam dan rakyatnya dari segala bentuk penjajahan gaya baru. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rukmini
(Pegiat Literasi)
Views: 2
