Tinta Media – Ketika langit berubah kelam bukan karena mendung, melainkan karena asap tebal yang menyelimuti permukiman. Sesungguhnya yang terbakar bukan hanya hutan, melainkan nurani kepemimpinan. Rakyat kembali dipaksa bernapas dengan paru-paru yang terluka, bekerja dengan rezeki yang tersendat, dan bertahan hidup di tengah kabut yang pekat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun bukan sekadar bencana ekologis, melainkan potret nyata kegagalan sistemis dalam mengurus amanah Allah yang sangat besar. Di balik asap yang menyesakkan itu, tersimpan kezaliman yang terstruktur dan dilegalkan.
Kematian Meningkat, Ekonomi Rakyat Tercekik
Data di lapangan memperlihatkan betapa mengerikan dampak karhutla saat ini. Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak tajam hingga 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 kematian berkaitan langsung dengan polusi akibat karhutla, angka yang dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya. Ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa-nyawa rakyat yang hilang karena udara yang tidak layak hirup.
Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari pembakaran mampu terbawa angin dan menyebar hingga ratusan kilometer, memperluas jangkauan paparan polusi kepada masyarakat yang bahkan jauh dari titik api. Anak-anak menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), ibu hamil terancam, dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Dampak ini bersifat jangka panjang dan merusak organ dalam secara perlahan meski kebakaran telah padam.
Tidak hanya kesehatan, karhutla juga melumpuhkan sendi-sendi ekonomi warga. Petani gagal panen karena lahan tertutup abu, nelayan tidak bisa melaut karena jarak pandang terbatas, pedagang kecil sepi pembeli, dan pekerja harian kehilangan pendapatan. Pemasukan rumah tangga menurun drastis, sementara pengeluaran untuk masker, obat-obatan, dan berobat justru meningkat. Rakyat dipaksa menanggung beban ganda akibat bencana yang seharusnya bisa dicegah.
Tata Kelola Rusak dan Keberpihakan Pada Korporasi
Jika dianalisis lebih mendalam, fakta di atas menunjukkan satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah, yaitu buruknya tata kelola hutan dan lahan telah secara nyata merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara telah berbuat zalim dengan lambatnya penanganan karhutla sehingga kebakaran berlangsung dalam waktu yang panjang dan meluas. Minimnya upaya mitigasi sejak dini, lemahnya sistem pencegahan, dan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap konsesi korporasi menjadi bukti bahwa negara tidak hadir sebagai pelindung rakyat.
Lebih ironis lagi, penderitaan rakyat tidak selesai ketika hujan turun dan api padam. Dampak kesehatan bersifat kronis dan dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian, sementara ekonomi yang terlanjur mandek membutuhkan waktu lama untuk pulih. Negara hanya hadir secara reaktif sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai penjaga hutan yang preventif.
Akar dari seluruh persoalan ini terletak pada sistem kapitalisme yang menjadi pangkal masalah karhutla. Dalam paradigma kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan sebagai amanah yang wajib dijaga kelestariannya. Demi meminimalkan biaya operasional dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran menjadi metode termurah untuk membuka lahan, baik untuk perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri.
Kapitalisme juga secara sistematis meminimalkan peran negara. Fungsi negara direduksi hanya sebagai pembuat regulasi. Namun, regulasi yang dibuat pun justru berpihak dan menguntungkan para pemilik modal. Pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga ratusan ribu hektare kepada korporasi swasta adalah buktinya. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi. Inilah bentuk kezaliman struktural yang dilegalkan oleh sistem.
Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Perisai Umat
Islam memiliki konstruksi yang sangat jelas dan berbeda secara diametral untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam pandangan Islam, negara adalah raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat secara menyeluruh. Negara tidak boleh membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (bahaya) yang mengancam nyawa karena sulit bernapas. Membiarkan rakyat sengsara dalam kepungan asap adalah bentuk kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban berat di hadapan Allah Swt. kelak.
Pandangan Islam terhadap hutan pun sangat tegas. Hutan adalah milkiyah ‘ammah atau harta milik umum yang haram dimiliki dan dikuasai secara mutlak oleh individu atau korporasi. Hutan wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan sekalipun harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat terhadap dampak ekologinya, dengan prinsip kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Dengan paradigma ini, maka tidak akan pernah dibiarkan terjadi deforestasi masif yang merusak keseimbangan ekologi yang telah Allah ciptakan dengan sempurna.
Dalam aspek pencegahan, negara dalam Islam wajib menjamin keamanan warga dengan melakukan upaya mitigasi yang komprehensif dan sistemis. Negara wajib membentuk pasukan khusus penjaga hutan yang dikenal dalam fikih Islam dengan istilah hima, membangun infrastruktur pemantauan dini yang canggih, serta menerapkan sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika karhutla tetap terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa terkecuali, mulai dari aparat pemadam, infrastruktur, dana dari baitulmal, hingga kekuatan militer untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut dan merugikan rakyat lebih luas.
Bersamaan dengan itu, negara wajib menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan gratis untuk semua warga. Dalam sistem Islam, kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara sepenuhnya. Dengan sistem pembiayaan dari baitulmal yang bersumber dari pengelolaan harta milik umum, seperti tambang, migas, dan hutan itu sendiri, rakyat akan mudah mendapatkan pengobatan tanpa harus terbebani biaya yang mahal.
Sebagai penutup, Islam mewajibkan penerapan sanksi yang sangat tegas dan menjerakan bagi para perusak hutan. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik korporasi besar, oknum pejabat, maupun individu, akan diberi sanksi berupa takzir yang berat sesuai dengan tingkat kerusakannya. Sanksi tersebut mencakup pencabutan izin konsesi secara permanen, denda yang besar untuk mengganti kerugian rakyat dan negara, hingga hukuman penjara. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi perusak milik umum, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan seluruh umat manusia yang menjadi amanah dari Allah. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rukmini
(Pegiat Literasi)
Views: 1
