Tinta Media – Akhir-akhir ini, banyak pihak mulai menyuarakan fakta terkait pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, suara kritis tersebut justru mendapat sorotan tajam dari para pemegang kekuasaan negeri.
Bagaimana tidak, sejumlah akun media sosial yang mengunggah fakta mengenai dahsyatnya dampak karhutla justru dihapus oleh pihak platform. Salah satunya, akun thread nalarrawad. Pada tanggal 16 Oktober 2026, akun tersebut dihapus dari platform media sosial. Akun ini dihapus setelah 16 jam mengunggah tentang kubah racun monoksida (CO) di langit Kalimantan Tengah yang membahayakan untuk kesehatan. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) mengklarifikasi serta membantah tuduhan penghapusan akun atau membatasi algoritmanya (cnnindonesia.com, 22/10/2026).
Terlepas dari klarifikasi tersebut, diduga ada upaya pembungkaman terhadap kasus karhutla ini. Karena, apabila dampak kebakaran—atau lebih tepatnya pembakaran hutan dan lahan—ini terekspos luas, maka akan ada tuntutan masif dari masyarakat.
Sebenarnya, aksi penyampaian fakta di lapangan, mengoreksi atas kebijakan, maupun mengingatkan kinerja penguasa itu adalah bagian dari amar makruf nahi mungkar. Akan tetapi, hak rakyat untuk bersuara atas kesewenang-wenangan ini mendapat tanggapan yang kurang menyenangkan. Pembungkaman pun dirasakan rakyat. Kebebasan berekspresi dalam teori sistem demokrasi hanyalah isapan jempol semata.
Dalam Islam, sudah selayaknya rakyat melakukan reaksi atas adanya kebijakan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Respons atas pembungkaman oleh penguasa karena adanya kepentingan di dalamnya, tidak selayaknya dilakukan. Penguasa justru harus membuka lebar untuk dikritik dan diberi saran oleh rakyat.
Sesuai dengan apa yang ada dalam konsep dasar Islam, bahwa rakyat boleh menegakkan muhasabah lil hukkam atau kritik kepada penguasa. Mengoreksi, mengkritik, dan menyampaikan saran kepada penguasa yang menyimpang adalah bagian dari wujud kewajiban beragama, bukan tindakan aneh atau makar. Rasulullah pernah mengatakan bahwa menyampaikan kebenaran (al-haq) kepada penguasa yang zalim adalah jihad. Menyampaikan kebenaran adalah meluruskan, bukan untuk memicu kerusuhan.
Setiap muslim memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar, baik melalui lisan maupun tulisan. Hal ini dapat diwujudkan melalui aksi nyata di jalanan maupun melalui media sosial dan berbagai platform digital yang kini makin berkembang. Jika pembungkaman terjadi, sama artinya dengan membiarkan kezaliman terus berlangsung. Ketika kezaliman dibiarkan, keberkahan dan kedamaian pun akan sirna.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan/kemampuan). Jika ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika ia tidak sanggup lagi, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
Maka dari itu, sebagai penguasa sudah seharusnya membuka ruang musyawarah dengan umat. Membuka ruang dialog sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi dari umat untuk penguasa sebagai koreksi ataupun saran demi kemaslahatan bersama.
Penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan di setiap lini, baik kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara sudah menjadi dasar dari sistem Islam. Karena, keselamatan umat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikalahkan oleh adanya kepentingan penguasa dan kepentingan ekonomi segelintir orang. Maka, sudah selayaknya sistem Islam patut diperjuangkan demi terwujudnya Islam rahmatan lil-‘alamin.
Oleh: Endang Marviani
(Aktivis Muslimah, Yogyakarta)
Views: 2
