Ketika Pajak Menjadi Tumpuan Negara, Lantas untuk Siapa SDA Kita?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Ketika Pajak Menjadi Tumpuan Negara, Lantas untuk Siapa SDA Kita?

Tinta Media – Saat ini pajak adalah sumber utama pemasukan negara. Sekitar 81% persen APBN berasal dari sektor pajak, baik itu pajak pusat, bea, dan cukai. Hanya 8-9% APBN yang berasal dari sektor SDA migas dan nonmigas. Realitas ini sangat menyedihkan. Dengan kondisi negara kita yang kaya akan sumber daya alam, rakyatnya masih harus menanggung beban pajak yang mencekik. Tak hanya itu, kondisi ini diperparah dengan rencana pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi pajak atau perluasan basis pajak.

Beberapa sektor yang direncanakan akan menjadi target ekstensifikasi adalah sektor properti dan pengalihan aset, sektor jasa insfratruktur publik (jalan tol), sektor cukai (kebutuhan domestik harian). Yang miris adalah pemerintah mengkaji perluasan pengenaan cukai untuk produk-produk harian seperti diapers, tissue basah, alat makan dan minum sekali pakai, garam/micin, serta minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Bahkan, kemarin ramai dibahas di berbagai platform media terkait pajak untuk pembalut, seperti dikutip dari laman detikNews (3/11/2026), “Ruang publik saat ini ramai membahas isu pembalut perempuan. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah,” kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA (2/11/2026).

Saat ini negara hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar 10% dari sektor SDA. Peraturan perundangan-undangan saat ini memang mengatur bahwa persentase keuntungan SDA saat ini antara pemerintah dan korporasi adalah: 70% porsi korporasi, 10% pemerintah pusat, 4% pemerintah provinsi, 6% pemerintah kabupaten/kota tempat tambang itu berada, dan 10% untuk pemerintah kabupaten lain di provinsi tersebut.

Data ini menunjukkan ketimpangan antara nasib rakyat dan korporasi. Pemilik modal bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil mengeruk SDA yang seharusnya itu menjadi hak rakyat. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sayangnya, peraturan saat ini tidak selaras dengan UUD 1945. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pengelola SDA. Mirisnya, rakyat yang seharusnya menikmati hasil keuntungan SDA yang melimpah, justru dibebankan dengan kewajiban pajak yang mencekik. Negara malah “memalak” rakyat untuk menjadi sumber pemasukan utama APBN, alih-alih memaksimalkan keuntungan dari keberlimpahan SDA yang kita miliki.

Dalam pandangan Islam sangat jelas bahwa SDA tidak boleh diserahkan pengelolaannya terhadap individu atau kelompok tertentu. Karena, itu adalah hak rakyat. Sehingga, pengelolaan terhadap SDA wajib dilakukan oleh negara, dan hasilnya digunakan untuk menyejahterakan dan mencukupi kebutuhan dasar rakyat.

SDA merupakan kepemilikan umum, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَهُ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَرَتَجَعَهُ مِنْهُ

Artinya:

“Bahwa ia (Abyadh) datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta pengelolaan tambang garam, lalu Rasulullah memberikannya. Ketika Abyadh baru saja berbalik pergi, seorang laki-laki di majelis itu berkata: ‘Tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang (jumlahnya melimpah) bagaikan air yang terus mengalir.’ Maka, Rasulullah saw. pun menarik kembali pemberian itu darinya.” (HR. Abu Dawud No. 3064 dan Sunan At-Tirmidzi No. 1380).

Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Febriana Eka Fitri
(Sahabat Tinta Media)

Loading

Views: 3

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA