Direktur Pamong Institute: Demokrasi Hasilkan Hukum Besi

“Tadi yang dibilang menghasilkan hukum besi segelintir orang karena akses kekuatannya kuat, atau jabatan-jabatannya, dia kuat akses politiknya,” ungkapnya dalam acara Bedah Buku: Kritik Terhadap Pemikiran Barat Kapitalisme, Studi Krisis Kepindahan IKN, Senin (14/2/2022) di kanal YouTube Rayah TV.

Menurutnya, jika kuat dalam konteks permodalannya, pejabat bisa mengendalikan produk hukum, karena dalam sistem demokrasi salah satu kelemahan utamanya adalah hukum menentukan baik buruk, benar dan salah, boleh dan tidak. “Itu hukum itu dibuat oleh manusia dan itu diserahkan kepada segelintir orang yang konon dikategorikan sebagai wakil rakyat yang membuat atau bahasa umumnya legislatif,” ungkapnya.

“Nah, itulah titik lemahnya di situ, jadi kalau hukum sudah dikuasai oligarki maka yang lahir adalah hukum besi. Jadi hukum besi oligarki itu keniscayaan dalam sistem demokrasi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan  bahwa hampir di semua negara demokrasi akan melahirkan hukum besi.

“Saya pikir di hampir di semua negara demokrasi akan melahirkan hukum besi karena suara rakyat itu nyaris tidak diperhatikan lagi. Kalaupun ada partisipasi publik ya..mungkin sedikit tetapi yang memutuskan bukan rakyat lagi,” paparnya.

Wahyudi menilai istilah suara rakyat suara tuhan dalam sistem demokrasi adalah mitos.

“Jadi kalau di dalam sistem demokrasi dikenal istilah suara rakyat suara tuhan itu mitos atau kedaulatan di tangan rakyat, itu mitos juga. Karena faktanya rakyat tidak berdaulat. Ketika sudah menyerahkan pada wakilnya, dia sudah tidak berdaulat lagi,” bebernya.

Jadi, menurut Wahyudi, rakyat itu hanya berdaulat atau berkuasa ketika memilih di bilik suara itu saja, saat itu. “Setelah itu keputusannya, jumlahnya, siapa pemenangnya dan akan bagaimana nanti kebijakannya, siapa yang memutuskan bukan lagi rakyat. Itulah apa yang dikategorikan lahirnya hukum besi oligarki dalam sistem demokrasi,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka