Tinta Media – Peneliti Forum Analisis dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menuturkan bahwa kesepakatan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat (AS ) dengan Indonesia lebih menguntungkan pihak AS ketimbang Indonesia.
“Tampaknya lebih menguntungkan pihak AS ketimbang Indonesia,” ujarnya kepada Tinta Media, Jumat (18/7/2025).
Secara alami, ungkap Ishak, Indonesia memiliki surplus perdagangan karena ekspornya ke AS lebih besar dibandingkan impornya. Namun, jika Indonesia dipaksa meningkatkan impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian domestik.
“Barang-barang dari AS belum tentu lebih murah atau berkualitas dibandingkan produk dari negara lain. Sebagai contoh, jika Pertamina diharuskan membeli minyak dan Liquid Petroleum Gas (LPG) dari AS, biaya transportasi yang lebih mahal karena jarak yang lebih jauh dapat meningkatkan biaya produksi, ” sambungnya.
Menurutnya, kenaikan biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen, sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Selain itu kata Ishak, peningkatan impor produk pertanian AS seperti kedelai, susu, dan sapi berpotensi melemahkan sektor pertanian dalam negeri.
“Pertanian AS mendapat subsidi besar dari pemerintahnya, sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki petani Indonesia, yang kurang mendapat perhatian dan dukungan subsidi dari pemerintah,” lanjutnya.
Hal ini menurutnya, dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian domestik dan meningkatkan ketergantungan pada produk impor.
Di sisi lain tambahnya, tekanan untuk membeli pesawat baru dari Boeing bagi Garuda Indonesia juga dapat memperburuk kondisi keuangan maskapai milik negara tersebut.
“Utang Garuda yang terus bertambah akibat pembelian ini berisiko mendorong maskapai menuju kebangkrutan, yang tentunya akan merugikan perekonomian nasional,” tegasnya.
Posisi Tawar Indonesia Lemah
Situasi ini menurut Ishak, mencerminkan posisi tawar Indonesia yang masih lemah di hadapan AS.
“Serta menunjukkan ketimpangan dalam hubungan bilateral,” tandasnya.
Untuk mengatasi hal ini sarannya, Indonesia perlu membangun kemandirian ekonomi dan militer agar tidak mudah didikte oleh negara lain.
“Keberhasilan Tiongkok, yang mampu berdiri sejajar dengan AS melalui kekuatan ekonomi dan militernya, dapat menjadi inspirasi,” ujarnya.
Untuk mencapai visi menjadikan Indonesia negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan militer menurutnya, dapat diwujudkan dengan penerapan sistem pemerintahan Islam, termasuk ekonomi berbasis Islam secara menyeluruh.
“Strategi konkretnya antara lain peningkatan investasi dalam teknologi, pendidikan, dan infrastruktur, serta penguatan subsidi untuk sektor-sektor strategis seperti pertanian dan manufaktur, agar Indonesia dapat bersaing di kancah global tanpa bergantung pada tekanan asing,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Views: 10
