Tinta Media – Merespons tindakan parlemen Kazakhstan yang mendenda perempuan bercadar, Pengamat Politik Luar Negeri Umar Syarifudin menilai Asia Tengah kini menjadi kawasan gelombang pembatasan simbol Islam yang semakin masif.
“Asia Tengah kini menjadi kawasan gelombang pembatasan simbol Islam yang semakin masif,” nilainya dalam tayangan video berjudul “Rezim Kazakhstan Resmi Larang Penggunaan ‘Cadar’ di Tempat Umum”, Kamis (1/1/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
Ia menyampaikan bahwa parlemen Kazakhstan telah resmi mengesahkan amandemen hukum yang mendenda perempuan bercadar niqob di ruang publik.
“Pelanggar berulang dikenakan denda hampir 40 ribu Tenge (mata uang Kazakhstan),” ucapnya.
Sebelumnya, sebagaimana dilansir Antara News (4/12/2025), Majelis rendah parlemen Kazakhstan mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan denda hampir 80 dolar AS (sekitar Rp1,3 juta) bagi siapa pun yang berpakaian menutupi seluruh wajah, seperti niqab, di tempat umum, demikian menurut layanan pers parlemen setempat.
Dalam pernyataannya di Telegram, kantor pers parlemen menjelaskan bahwa melalui perubahan terhadap Kode Pelanggaran Administratif (Administrative Offenses Code), pemerintah memperkenalkan sanksi bagi penggunaan pakaian yang menutupi wajah dan menghambat proses identifikasi di tempat umum.
Administrative Offenses Code atau Kode Pelanggaran Administratif (istilah yang lebih umum di beberapa negara) adalah dokumen hukum spesifik yang berfokus pada pelanggaran terhadap aturan tata kelola dan administrasi negara, bukan tindak pidana umum
Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan, sedangkan pelanggaran berulang dikenakan denda sebesar 10 indeks perhitungan bulanan atau lebih dari 77 dolar AS (sekitar Rp1,28 juta).
Pada 30 Juni, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandatangani rancangan undang-undang yang mengubah regulasi penegakan hukum.
Perubahan tersebut memasukkan ketentuan dalam undang-undang pencegahan kejahatan yang melarang penggunaan pakaian yang menghalangi pengenalan wajah di tempat umum, kecuali untuk alasan medis, kondisi cuaca, atau pelaksanaan tugas resmi maupun profesional.
Pada Juli, Administrasi Spiritual Muslim Kazakhstan menyatakan dukungan terhadap larangan tersebut. Lembaga itu menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk membatasi keyakinan agama atau pilihan pribadi, melainkan untuk meningkatkan keselamatan publik.
Umar menyebut kebijakan ini menyusul langkah serupa di Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan.
[] ‘Aziimatul Azka
Views: 17
