Tinta Media – Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai, Indonesia butuh solusi mendasar untuk menyelesaikan berbagai peristiwa politik dalam negeri selama tahun 2024, agar tahun 2025 bisa lebih baik.
“Kita butuh solusi mendasar untuk keluar dari semua ini, yakni Islam,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (27/12/2024).
Menurutnya, Islam adalah sistem kehidupan paling keren yang dibutuhkan oleh manusia.
“Dalam semua aspek, Islam keren, bukan saja ibadahnya yang keren, aspek politik, hukum, ekonomi, muamalah, pergaulan, termasuk pembentukan kepribadian semuanya keren,” tandasnya.
Ia meyakini, jika mempelajari Islam dengan benar, maka dada terasa lapang, pikiran terasa lapang.
“Dari titik inilah bermula kehidupan yang lapang, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” jelasnya.
Erwin menegaskan bahwa solusi terbaiknya adalah harus berani mengatakan say goodbay to democracy. Hal itu karena ia menilai demokrasi dengan segala dampak negatifnya sudah terbukti tidak membuat negeri ini menjadi tambah maju.
“Hampir di semua sektor Indonesia terpuruk, padahal sudah merdeka 79 tahun, yang terjadi adalah kualitas kehidupan bernegara semakin menurun, kualitas moral generasi muda juga semakin jeblok,” sesalnya.
Ia menambahkan, kualitas ekonomi, pendidikan, hukum, dan termasuk keamanan juga semakin merisaukan.
Ia juga menilai, peristiwa politik terburuk yang terjadi dalam negeri sepanjang tahun 2024 adalah penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Beberapa tokoh dan pengamat menilai bahwa pemilu kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, indikasi-indikasi yang mendasari penilaian tersebut antara lain, manipulasi dan pengaturan oleh pemerintah, keterlibatan aparat negara, pelanggaran hukum dan konstitusi, protes publik dan demonstrasi, dan pelanggaran etika dan moral.
“Akar masalahnya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang sangat mudah didominasi oleh segilintir elit untuk menguasai suatu negara terutama para oligarki,” ulasnya.
Hal ini, ia menerangkan, karena politik demokrasi meniscayakan politik dengan biaya tinggi.
“Hasilnya adalah penguasa yang disetir oleh oligarki. Instrumen negara akhirnya menjadi rawan dimanipulasi untuk kepentingan oligarki,” imbuhnya.
Hukum di Indonesia dinilai Erwin mudah diubah, konstitusi mudah untuk diakali, karena semuanya punya argumen pembenar, di mana dalam demokrasi memang tidak dikenal kebenaran absolut.
“Semua kebenaran itu relatif. Itulah kenapa demokrasi itu menjadi sangat rawan menjadi otoriter, karena pandangan kekuasaan seakan menemukan argumen pembenar sendiri yang dipaksakan dengan kekuasaan,” pungkasnya.[] Raras
Views: 18
