Tinta Media – Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor mulai melakukan penertiban terhadap angkutan kota (angkot) tua yang berusia lebih dari 20 tahun. Kondisi ini membuat banyak angkot akhirnya mencari cara untuk tetap bisa mencari nafkah melalui angkotnya, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, karena dari sanalah mereka bisa mendapatkan rezeki untuk keluarganya dan bertahan hidup di tengah impitan hidup yang luar biasa.
Program ini menjadi bagian dari langkah pembenahan transportasi yang dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan nyaman. Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyatakan bahwa penghapusan angkot tua ini secara otomatis akan mengurangi jumlah angkot yang beroperasi di Bogor sehingga berdampak pada meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di jalan raya (Pojokbogor, 27/01/2026).
Adapun aturan penertiban angkot tua di atas 20 tahun sesuai amanat Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang transportasi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko, juga mengatakan bahwa terkait adanya penolakan dari para sopir pada awal penindakan ini, memang sempat terjadi demonstrasi dan mogok beroperasi.
Kondisi ini jelas akan menimbulkan kegaduhan dalam proyek angkutan umum. Masalahnya, angkot tua itu menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya dan sopir yang mengendarainya. Seandainya mereka diberi jaminan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan oleh negara, tentu mereka pun tidak akan melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan para pengguna angkot (angkoters).
Kapitalisme yang mengatur kehidupan masyarakat saat ini jelas merupakan aturan yang sangat zalim. Sistem demokrasi kapitalisme membebankan seluruh biaya hidup masyarakat kembali kepada individu masing-masing, sementara negara berlepas tangan terhadap urusan kesehatan, pendidikan, dan keamanan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi liberal menjadikan hilangnya peran negara yang seharusnya menjadi pengurus rakyatnya, malah berbalik arah mengurus para kapitalis yang telah memberikan modal kepada mereka.
Sistem kufur, di mana para penguasa hanya menjadi regulator bagi para pengusaha untuk melancarkan segala keinginan mereka terhadap bumi dan isinya. Penguasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi rakyatnya, tetapi malah menjadi musuh bagi rakyatnya. Sistem pasar bebas yang memperlakukan transportasi umum sebagai barang dagangan, bukan sebagai kewajiban negara dalam memfasilitasi layanan publik. Sistem demokrasi yang berorientasi hanya pada keuntungan sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana acap kali diabaikan.
Sistem demokrasi kapitalisme sangat berbeda dengan Islam. Perumpamaan siang dan malam menjadikan kapitalisme dan Islam sebagai dua sistem yang jelas bertentangan. Kapitalisme membawa kepada kegelapan, sedangkan Islam membawa rahmat bagi seluruh alam.
Dalam Islam, transportasi merupakan fasilitas publik yang seharusnya dipenuhi oleh negara demi kepentingan masyarakat luas. Sistem Islam berada di bawah naungan institusi yang jelas dan benar, yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, yang akan menjadikan rida Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam mengurusi rakyat.
Sistem Islam memberikan jaminan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyatnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan transportasi, yang akan dipenuhi dan difasilitasi oleh negara tanpa melihat kemampuan finansialnya. Dengan demikian, masyarakat merasa aman karena kebutuhan pokoknya telah dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa tidak ada yang lain selain sistem Islam yang kita butuhkan, bukan kapitalisme yang hanya sibuk berganti pengurus, berganti tugas, dan kebijakan tanpa hasil yang maksimal. Wallahualam bissawab.
Oleh: Anita Octavia Mayasari,
Aktivis Muslimah
Views: 22
