Tinta Media – Banjir kembali merendam Sumatra. Ribuan rumah tergenang, ratusan hektare sawah rusak, sekolah diliburkan, dan warga terpaksa mengungsi sambil menggenggam sisa harta yang sempat terselamatkan. Di beberapa wilayah, air bahkan mencapai dada orang dewasa, jalan utama lumpuh, dan listrik padam berhari-hari. Laporan lapangan menunjukkan bahwa hutan-hutan di hulu telah lama dibabat, sungai dangkal akibat sedimentasi, dan pembangunan perumahan serta perkebunan raksasa terus menggerus daerah resapan tanpa pengawasan berarti. Ini bukan fenomena baru; pola kerusakan seperti ini berulang dari tahun ke tahun.
Ironisnya, setiap kali banjir datang, narasi yang sama kembali diulang: “curah hujan ekstrem,” “fenomena alam,” atau “tak bisa diprediksi.” Padahal, bukti di lapangan jelas menunjukkan bahwa bencana ini bukan semata-mata akibat hujan, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang lebih mengejar keuntungan jangka pendek daripada keselamatan rakyat. Izin industri ekstraktif diberikan dengan mudah, tambang dan perkebunan sawit meluas hingga ke kawasan hulu, dan perusahaan kayu mengeruk hutan tanpa kontrol memadai. Sungai kehilangan aliran alaminya, sementara pemerintah hanya hadir setelah banjir terjadi—itu pun dengan bantuan seadanya.
Fenomena banjir di Sumatra sesungguhnya mengungkapkan hal yang lebih mendasar: ketidakhadiran negara sebagai penjaga amanah rakyatnya. Ketika negara lebih berperan sebagai fasilitator investasi daripada pelindung kehidupan, bencana menjadi konsekuensi logis. Dalam sistem kapitalisme hari ini, tanah dan hutan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan amanah publik yang harus dijaga. Selama undang-undang lebih membuka ruang bagi korporasi daripada melindungi ekologi, rakyat akan selalu menjadi korban pertama sekaligus terakhir.
Islam menawarkan sudut pandang yang sepenuhnya berbeda. Syariat tidak menempatkan alam sebagai objek yang boleh dirusak sesuka hati. Tanah, air, dan hutan merupakan milik umum yang pengelolaannya wajib berada di tangan negara demi kemaslahatan rakyat—bukan diserahkan kepada swasta atau korporasi sebagai mesin keuntungan. Negara bertanggung jawab menegakkan aturan ketat terhadap perusakan lingkungan dan menerapkan sanksi tegas kepada para pelanggarnya. Tidak ada ruang kompromi antara keselamatan rakyat dan kepentingan ekonomi.
Dalam bingkai pemerintahan Islam, perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Kawasan hulu dijaga ketat, hutan konservasi dilindungi, sungai dipelihara, dan proyek-proyek besar tidak dapat berjalan jika menimbulkan risiko kerusakan. Infrastruktur dibangun dengan pendekatan pencegahan, bukan sekadar reaktif. Pemimpin dalam Islam adalah raa’in (penggembala)—yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas rakyatnya. Pemimpin seperti ini tidak akan membiarkan banjir berulang tanpa solusi struktural, apalagi berdiam diri terhadap korporasi perusak hutan.
Banjir Sumatra adalah cermin betapa rapuhnya negeri ini dalam menjaga amanah bumi. Ia bukan sekadar bencana musiman, tetapi sinyal keras bahwa kebijakan hari ini tidak berpihak pada rakyat dan tidak memuliakan aturan Allah. Jika akar masalahnya tidak diubah, banjir akan terus datang—mungkin lebih besar, lebih menghancurkan, dan lebih memakan korban.
Saatnya negeri ini menghentikan siklus pura-pura tidak tahu. Selama alam dibiarkan dikendalikan oleh sistem yang salah, rakyat akan terus menjadi korban. Islam telah menawarkan sistem pengelolaan lingkungan yang adil, tegas, dan berpihak pada kehidupan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk kembali menerapkan aturan Allah secara kafah, hingga bumi kembali seimbang dan rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap kali hujan turun. Wallahualam bissawab.
Oleh: Wida Rohmah,
Sahabat Tinta Media
Views: 51
