Tinta Media – Tahun 2025 menjadi periode yang menggemparkan bagi Indonesia. Berbagai peristiwa besar terjadi, mulai dari meningkatnya kasus kriminal dan korupsi hingga rentetan bencana alam. Salah satu peristiwa paling memilukan adalah banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra Utara dan Aceh pada November 2025.
Banjir bandang tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu, namun kerusakan ekosistem hutan akibat ulah manusia memperparah dampaknya. Alih fungsi lahan, penebangan hutan, serta buruknya pengelolaan lingkungan menyebabkan tanah kehilangan daya serap air. Akibatnya, air meluap tak terkendali, memicu longsor dan aliran deras, yang diperparah oleh kondisi lereng yang curam serta sistem drainase yang tidak memadai.
Bencana ini menimbulkan kerugian besar. Infrastruktur rusak parah, aset warga hancur, dan yang paling tragis adalah hilangnya nyawa manusia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mitigasi bencana oleh pemerintah. Upaya pencegahan yang minim serta lambannya proses evakuasi dan pemulihan—terutama di Sumatra Utara—semakin menambah penderitaan korban. Bahkan hingga satu bulan pascabencana, kayu-kayu sisa banjir masih berserakan, bau menyengat masih tercium, bantuan belum merata, dan sebagian wilayah belum kembali menikmati aliran listrik.
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia seharusnya memiliki sistem penanganan yang kuat dan terencana. Namun kenyataannya, persoalan kebencanaan kerap dianggap sepele. Akibatnya, ketika bencana datang, penanganan dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak maksimal, sehingga korban jiwa pun tak terhindarkan.
Di balik bencana ini, faktor manusia tidak bisa diabaikan. Praktik kongkalikong antara penguasa dan pengusaha kerap menjadi akar kerusakan lingkungan. Demi mengejar keuntungan, aturan dilanggar dan alam dieksploitasi secara masif. Pada akhirnya, rakyatlah yang menanggung dampak paling besar dari kebijakan yang sarat kepentingan tersebut.
Inilah wajah kepemimpinan dalam sistem kapitalisme, di mana penguasa tidak lagi berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Sebaliknya, rakyat justru menjadi tumbal dari keserakahan. Kapitalisme menjanjikan kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya kerap menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan.
Karena itu, sudah saatnya berhenti berharap pada sistem kepemimpinan kapitalisme. Diperlukan perubahan yang menyeluruh dan sistemis menuju sistem Islam, di mana penguasa benar-benar menjalankan perannya sebagai raa’in dan junnah yang melindungi rakyat dari berbagai bahaya, termasuk bencana alam.
Dalam sistem Khilafah, pencegahan bencana dilakukan sejak awal melalui pengelolaan lingkungan sesuai syariat dan penataan ruang yang berorientasi pada keselamatan jiwa. Rasulullah ﷺ bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Penguasa yang memimpin rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya…“ (HR Bukhari dan Muslim)
Dengan prinsip ini, pemimpin akan mendahulukan keselamatan rakyat di atas kepentingan profit. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 41: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia…“
Ayat tersebut menjadi peringatan bahwa kerusakan alam merupakan akibat kelalaian manusia dalam menjaga amanah. Oleh karena itu, sistem Khilafah akan menjaga kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.
Selain aspek pencegahan, Khilafah juga akan melakukan penanganan darurat bencana secara cepat, terpadu, dan menyeluruh. Teknologi dimanfaatkan secara optimal dengan pendanaan dari baitulmal, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat dilakukan tanpa penundaan dan tanpa mengorbankan rakyat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dian Ismi,
Sahabat Tinta Media
Views: 37
