Tinta Media – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan pernyataan terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Menurutnya, pemerintah pusat telah melakukan penanganan secara maksimal meskipun status bencana nasional belum ditetapkan secara resmi.
Tito menjelaskan bahwa tindakan pemerintah pusat lebih penting daripada penetapan status bencana nasional. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dan para menteri telah mengunjungi lokasi bencana untuk memantau langsung penanganan serta memberikan arahan kepada tim di lapangan.
Penanganan bencana melibatkan semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat. Tito berharap agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga korban tertangani dengan baik dan kondisi masyarakat yang terdampak dapat dipulihkan secepatnya.
Bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat telah menyebabkan kerugian besar, dengan ratusan orang meninggal dunia dan korban hilang. Pemerintah terus berupaya membantu penanganan dan memulihkan kondisi masyarakat dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional (Kompas.tv, 02/12/2025).
Kejadian tragis kembali melanda Indonesia. Banjir dan longsor di Sumatra Utara menyebabkan kerugian besar dan merenggut banyak nyawa. Permukiman warga porak-poranda, infrastruktur jalan rusak, dan listrik lumpuh total. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman.
Bencana ini tidak dapat dilepaskan dari kerusakan hutan dan aktivitas penambangan emas yang dilakukan PT Agincourt Resources. Perusahaan ini memegang konsesi tambang Martabe seluas 130.253 hektare sejak 1997 dan terus memperluas area tambang, merusak habitat orang utan, serta memicu banjir dan longsor.
Kejadian ini menjadi contoh nyata keserakahan manusia dalam mengelola alam tanpa memikirkan dampak lingkungan. PT Agincourt Resources harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi, dan pemerintah harus bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Bencana ini menjadi peringatan bahwa kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan mengelola alam dengan bijaksana. Kita perlu bekerja sama untuk memulihkan kondisi lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
Sistem sekularisme kapitalis yang diterapkan saat ini membuat manusia tamak dalam mengelola sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Izin konsesi tambang yang dikeluarkan pemerintah menjadikan masyarakat korban kerusakan alam, sementara pemilik modal kerap lolos dari pertanggungjawaban.
Sistem ini hanya berorientasi pada manfaat materi, tanpa mempertimbangkan halal haram perbuatan. Materi dijadikan tolok ukur kebahagiaan, sehingga manusia tidak lagi mengelola alam dengan benar.
Pertanggungjawaban PT Agincourt Resources yang hanya sebatas membantu evakuasi dan pengungsian tidak cukup untuk menghapus duka masyarakat, mengganti nyawa yang hilang, maupun menanggung kerugian materiel yang besar.
Sistem seperti ini harus diubah karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan derita masyarakat. Kita perlu sistem yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada manusia serta alam.
Masyarakat perlu menyadari kerusakan sistem saat ini dan kembali kepada sistem yang benar, yaitu sistem Islam. Allah telah memperingatkan dalam Surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia yang melampaui batas.
Kita harus kembali kepada jalan yang Allah ridai, yakni menjalankan hukum Islam. Dengan itulah kita dapat mencegah serta memperbaiki kerusakan alam. Al-Qur’an telah memberikan petunjuk yang jelas dan kita harus mengikutinya untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat.
Kembali kepada hukum Islam adalah pilihan yang tidak bisa ditawar jika kita ingin mencegah bencana dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan masyarakat dapat terwujud. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini,
Ibu Rumah Tangga
Views: 31
