Tinta Media – Ada perbedaan penghitungan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Bank Dunia menghitung data tingkat kemiskinan berdasar pada standar Purchasing Power Parity yang membuat angka kemiskinan di Indonesia lebih banyak dibanding versi data BPS. (Tirto.id. 06/05/2025)
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggan Widyasanti mengungkapkan bahwa perbedaan standar penilaian kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS disebabkan karena Bank Dunia menilai kemiskinan melalui data standar masyarakat menengah atas yang mencapai USD 6,85 per kapita.
Seharusnya, garis kemiskinan Bank Dunia tidak bisa langsung diterapkan oleh negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki garis kemiskinan tersendiri.
Mirisnya, miskin itu merupakan suatu hal yang relatif dalam ukuran kapitalisme. Miskin atau kaya tergantung ukuranya, yaitu garis kemiskinan yang digunakan, baik yang digunakan itu versi Badan Pusat Statistik atau Bank Dunia.
Jika yang digunakan standar BPS, maka angka kemiskinan di negeri ini sedikit dibandingkan hasil data Bank Dunia. Nampak jelas bahwa angka kemiskinan dalam kapitalisme merupakan suatu hal yang ambigu, tidak nyata, karena hanya diukur dari penghasilan dan pengeluaran saja.
Perbedaan standar kemiskinan merupakan dampak penerapan sistem kapitalisme dalam tata kelola ekonomi dan sosial, dengan standar bahwa negara telah merasa sukses dalam mengurangi angka kemiskinan, padahal semua itu hanya manipulasi angka untuk menarik investasi asing.
Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki penyelesaian efektif dalam mengukur kemiskinan, yaitu bukan hanya sekadar nominal, tetapi terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar primer seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan per individu. Itu merupakan ukuran yang nyata dan akurat. Ketika terpenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka layak dikatakan tidak miskin.
Dalam sistem Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok yang mendasar orang per orang, dilakukan dan dikontrol oleh penguasa untuk memastikan apakah rakyat sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya atau belum.
Sistem ekonomi Islam merupakan solusi tuntas untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara, kebutuhan pokok setiap individu merupakan tanggung jawab negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar atau korporasi.
Semua itu akan terwujud secara nyata jika diterapkan sistem Islam dalam semua aspek kehidupan. Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Farida Zahri
Muslimah Peduli Generasi
Views: 12
