Tinta Media – Pernyataan penguasa terkait hebatnya rezim Jokowi tahun lalu dalam membangun infrastruktur ternyata hanya bualan belaka. Pasalnya, melansir berita dari wartabromo.com (9/12/2024), kondisi jalan Kabupaten Pasuruan di Dusun Kejuron Timur belum pernah diperbaiki sejak tahun 2008 hingga sekarang.
Berita lainnya juga datang dari gayo.tribunnews.com, (Senin, 18/11/2024) masih terkait dengan jalan yang biasa dilalui masyarakat sehari-hari. Jalan di Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah menjadi berlumpur dan licin saat hujan sehingga sulit dilewati oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Warga setempat menyatakan bahwa mereka sudah mengalami kondisi jalan buruk seperti ini selama bertahun-tahun lamanya. Ini membuktikan bahwa rezim lalu belum mampu menyediakan infrastruktur yang merata kepada rakyat.
Kondisi jalan yang parah semacam ini tentunya patut menjadi perhatian utama pemerintah, baik pemerintah kabupaten setempat maupun pemerintah pusat. Sebab, transportasi merupakan salah satu bagian penting yang mendukung ekonomi masyarakat. Jika transportasi masyarakat terganggu, maka secara otomatis kehidupan ekonomi masyarakat juga akan mengalami kesulitan.
Namun, biasanya para penguasa memberikan dalih bahwa keterbatasan anggaran dana untuk pembangunan transportasi maupun kondisi geografis dan topografi wilayah daerah di Indonesia yang beragam telah menyebabkan kegagalan mereka dalam membangun infrastruktur.
Sebenarnya permasalahannya bukan itu, melainkan fakta bahwa selama ini segala sesuatu yang dilakukan penguasa didasari oleh sistem kapitalisme demokrasi yang memusatkan keuntungan pribadi pada setiap tindakannya. Penguasa mengabaikan permohonan perbaikan jalan dari masyarakat selama bertahun-tahun dan memilih untuk membangun infrastruktur di lokasi yang memberikan keuntungan strategis atau investasi.
Ini adalah bukti nyata bahwa penguasa tidak benar-benar mempedulikan rakyat, melainkan hanya keuntungan ekonomi semata. Selama tidak ada keuntungan yang jelas bagi penguasa, maka perbaikan jalan tidak akan dilakukan. Rakyat dipaksa menerima kondisi yang semakin buruk tanpa adanya kepedulian penguasa.
Sangat berbeda dengan pembangunan infrastruktur di negara Islam. Dalam Islam, penguasa wajib menjadi _raa’in_ (pengurus) rakyat. Sehingga, setiap kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab penguasa sepenuhnya.
Masalah infrastruktur merupakan kewajiban negara sepenuhnya dan menjadi hak rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa. Sehingga, penguasa negara Islam akan segera menyelesaikan permasalahan ini tanpa menunda-nunda, meskipun tidak ada keuntungan yang diperoleh penguasa. Sebab, segala tindakan yang diambil oleh penguasa negara Islam wajib berdasar kepada iman dan takwa kepada Allah Ta’ala, bukan keuntungan pribadi.
Demikianlah perbedaan yang nyata antara kapitalisme demokrasi dengan sistem Islam yang mulia. Semoga masyarakat segera menyadari dan beralih kepada sistem Islam yang mampu menyejahterakan masyarakat sepenuhnya. Wallahu’alam bisshawwab.
Oleh: Riannisa Riu
Sahabat Tinta Media
Views: 14
