Tinta Media – Pendidikan Islam, khususnya di pesantren selama berabad-abad menjadi benteng pertahanan terakhir bagi umat Islam dalam menjaga kemurnian akidah dan syariat. Dari rahim pesantren, lahir para ulama yang menjadi pilar dakwah, pejuang kebenaran yang tak tunduk pada kepentingan penguasa zalim maupun kepentingan asing.
Kementerian Agama mengadakan proyek terbaru berupa kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam program pertukaran pelajar dan beasiswa Fulbright. (Sindonews.com, 08/01/2025).
Banyak yang menganggap ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya di pesantren. Namun, di balik retorika manis tentang “peningkatan kapasitas akademik” dan “transfer ilmu pengetahuan”, terselip agenda besar sekularisasi dan liberalisasi yang bertujuan menjauhkan umat Islam dari identitasnya. Dengan dalih meningkatkan kualitas akademik, kerja sama ini sesungguhnya merupakan bagian dari strategi besar Barat dalam mendikte arah pendidikan Islam agar selaras dengan nilai-nilai sekularisme, liberalisme, dan demokrasi.
Fakta sejarah membuktikan bahwa AS, sebagai negara pengusung sekularisme nomor satu di dunia memiliki rekam jejak panjang dalam memerangi Islam secara sistematis. Sehingga, terbesit pertanyaan yang menggelitik, apakah mungkin negara seperti AS, yang secara historis telah terbukti memusuhi Islam dan kaum muslimin, benar-benar memiliki niat tulus untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam? Bukankah AS adalah negara yang selama ini gencar mengusung proyek War on Terrorism, yang sejatinya adalah perang ideologis terhadap Islam kafah?
Sekularisasi Pendidikan, Strategi Lama dalam Wajah Baru
Program pertukaran pelajar ke AS ini harus dibaca dalam kerangka besar proyek sekularisasi global. AS telah lama memanfaatkan berbagai skema pendidikan untuk menyebarkan paham liberalisme di dunia Islam, sebagaimana dilakukan dalam proyek Rand Corporation yang menciptakan narasi tentang “Islam moderat”. Dalam kajian Rand bertajuk Civil Democratic Islam, mereka secara terang-terangan menyatakan perlunya membangun generasi muslim yang menerima nilai-nilai demokrasi, sekularisme, dan pluralisme sebagai norma.
Proyek ini kini merambah pesantren, dengan membentuk santri dan ulama yang lebih lunak terhadap ide-ide Barat, hingga akhirnya melahirkan tokoh-tokoh Islam yang siap menjadi corong sekularisme. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan Islam, kerja sama dengan AS justru menjadi alat untuk mengikis ideologi Islam dari dalam. Program pertukaran pelajar ini bukanlah upaya murni akademik, melainkan strategi kolonialisme pemikiran yang lebih halus dan sistematis.
Demokrasi dan Kapitalisme, Akar Masalah yang Sesungguhnya
Mengapa proyek sekularisasi ini begitu leluasa masuk ke dunia pesantren? Jawabannya ada pada sistem demokrasi yang membuka pintu bagi segala bentuk intervensi asing, termasuk dalam pendidikan. Dalam sistem kapitalisme-sekuler, kebijakan pendidikan bukanlah soal menjaga kemurnian ilmu dan akidah, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi dan politik global.
Pendidikan dalam sistem kapitalisme tidak pernah dirancang untuk mencetak generasi yang berpikir kritis terhadap ketidakadilan global, tetapi justru untuk melahirkan individu yang tunduk pada sistem yang ada. Maka, pesantren yang seharusnya menjadi benteng perlawanan terhadap ideologi Barat, malah dijadikan target utama untuk dimoderatkan, sehingga outputnya bukan lagi ulama pejuang Islam, tetapi ulama birokrat yang tunduk pada sistem sekuler.
Dalam demokrasi, kebijakan pendidikan bukan ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh kepentingan politik penguasa yang sering kali berkompromi dengan pihak asing. Inilah mengapa proyek-proyek sekularisasi terus dibiarkan, bahkan didukung oleh negara.
Solusi Islam, Membangun Pendidikan yang Berdaulat dalam Naungan Khilafah
Di tengah gempuran sekularisasi ini, umat Islam harus menyadari bahwa solusi tidak terletak pada perbaikan sistem pendidikan dalam bingkai demokrasi, tetapi dalam perubahan sistemik yang mendasar. Islam memiliki sistem pendidikan yang luar biasa dan berdaulat, yang tidak tunduk pada tekanan asing.
Dalam sistem Khilafah, pendidikan Islam diarahkan untuk mencetak generasi yang memiliki pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) Islam, bukan generasi yang terombang-ambing oleh ide-ide Barat. Sistem pendidikan Islam tidak bergantung pada dana dan kerja sama asing, tetapi dikelola secara mandiri oleh negara dengan kurikulum yang berbasis akidah Islam.
Khilafah akan memastikan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya benar-benar menjadi pusat lahirnya ulama pejuang, bukan sekadar akademisi yang sibuk mencari pengakuan dari Barat. Negara Islam tidak akan membiarkan lembaga pendidikan Islam disusupi oleh ide-ide sekuler dan liberal, tetapi justru menjadikannya sebagai pilar utama dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan tegaknya Islam kafah.
Khatimah
Program pertukaran pelajar dan kerja sama pendidikan dengan Barat bukanlah jalan keluar bagi kemajuan pendidikan Islam, tetapi justru alat untuk menjinakkan umat Islam agar tunduk pada tatanan sekuler global. Selama sistem demokrasi masih bercokol, selama itu pula proyek sekularisasi akan terus berlangsung tanpa perlawanan yang berarti.
Maka, umat Islam harus berhenti mengejar ilusi kemajuan dalam sistem kapitalisme. Sudah saatnya kita kembali kepada Islam sebagai satu-satunya solusi. Pendidikan Islam harus kembali berada dalam kendali umat Islam sendiri, bukan dalam genggaman negara-negara yang sejak awal memusuhi Islam. Hal itu hanya mungkin terwujud dalam sistem Khilafah yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan.
Sungguh, hanya dengan kembali kepada sistem Islam, umat ini akan terbebas dari cengkeraman pemikiran Barat yang telah lama menyesatkan dan melemahkan mereka. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Novi Ummu Mafa, S.E
Sahabat Tinta Media
Views: 9
