Tinta Media – Program makan bergizi gratis di kabupaten Bandung sudah mulai terealisasi. Adapun jumlah murid dan siswa di kabupaten Bandung yang mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini mencapai 580.000. Mereka terdiri dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Sedangkan untuk siswa SMA atau setingkatnya merupakan ranahnya provinsi.
Dengan data-data tersebut, akan dilakukan pembagian atau penyaluran program makan bergizi gratis melalui beberapa rayon yang disiapkan, selain itu pemerintah kabupaten Badung juga akan mengawasi program tersebut agar terlaksana dengan baik, walaupun program tersebut masih menjadi kajian di tingkat DPR RI terutama terkait petunjuk pelaksanaan dan teknis (juknis), penanggung jawab hingga penganggaran.
Sementara itu beberapa pengurus pondok pesantren di kabupaten Bandung mengeluhkan minimnya informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut, diantaranya terkait bagaimana proses pendataan ponpes bisa mendapatkan program makan bergizi gratis dan bagaimana teknis pembagian program makan bergizi gratis di lingkungan ponpes.
Makan bergizi gratis menjadi salah satu janji presiden terpilih yang saat ini sudah mulai direalisasikan di masyarakat. Program yang seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil dengan memberikan harapan bagi para pengangguran bahwa program MBG ini akan menciptakan 1, 8 juta lapangan pekerjaan dengan melibatkan banyak UMKM. Di sisi lain, program MBG juga diperkirakan akan meningkatkan impor pangan serta akan melibatkan penggunaan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan.
Dengan semua klaim tersebut di atas pada realitasnya menimbulkan berbagai polemik pada penerima manfaat ataupun masyarakat. Dalam rantai pengolahan dan pendistribusian yang melibatkan banyak pihak memunculkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat, siapa yang diuntungkan?, benarkah program MBG ini untuk rakyat?, dari manakah sumber dana program MBG ini?. Meski pemerintah menyatakan bahwa sumber dana MBG ini dari APBN, akan tetapi, pemerintahan baru ini telah jelas memberi peluang bagi pihak swasta melalui Perpres 83/2024 mengenai badan gizi Nasional (BGN), salah satunya dari sumber lain yang tidak mengikat. Dengan demikian program MBG ini melibatkan swasta dan ini berarti perbaikan gizi sekolah melalui MBG sejatinya membuka pintu para pebisnis.
Selain itu, program ini dijadikan alat penjaga stabilitas politik dan pencegahan kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Di sisi lain program MBG ini berpotensi membuka celah korupsi dan kolusi serta menjadi kesempatan bancakan baru para pejabat yang senantiasa mewarnai berbagai program yang pemerintah selenggarakan
Semakin terlihat jelas, setelah pemerintah beberapa kali menurunkan budget dan menu MBG disertai munculnya keluhan dari pihak ponpes tentang minimnya informasi MBG. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya program bantuan hanya akan menjadi polemik siapa yang dapat dan tidak dapat, karena teknis di lapangan pasti tidak akan jauh berbeda. Tampak sudah wajah penguasa yang berbasis pada sistem saat ini, ketidakmampuan untuk mengelola pengaturan kesejahteraan rakyat dengan serius bahkan terkesan asal-asalan
Saat ini yang jadi pertanyaan apakah program MBG akan bisa terus berlanjut dalam kondisi ekonomi negara yang sedang karut marut?
Jelas sudah, bahwa program MBG ini tidak ubahnya upaya tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi. Upaya pemerintah dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan berkualitas tidak cukup dengan kebijakan program makan gratis yang sifatnya populis dengan menelan biaya besar yang hanya jadi ajang bagi-bagi jatah pengusaha dan penguasa yang berkuasa . Sejatinya negara bertanggung jawab besar dalam mengurus setiap urusan rakyatnya, memenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara untuk memenuhi gizi generasi menjadi tanggung jawab orang tua, dan negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan untuk para kepala rumah tangga dan memudahkan segala yang berkaitan dengan kebutuhan setiap rumah tangga.
Rosulullah SAW bersabda “Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya, dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dengan seluruh isinya.” (HR. Tirmidzi)
Atas dasar ini, Islam menetapkan sejumlah mekanisme untuk memenuhi kebutuhan rakyat, di antaranya dengan memenuhi kebutuhan pokok/primer, menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan yang seluruh pelayanan yang diberikan negara bersumber dari dana baitulmal. Semua itu diterapkan melalui sistem ekonomi Islam oleh seorang pemimpin yang memiliki kesadaran bahwa kepemimpinannya itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Pemimpin amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki.
Wallahu’alam bishshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh
Aktivis Muslimah Bandung
Views: 4
