Tinta Media – Terjadi pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah. Di Ternate, aparat TNI membubarkan secara paksa nobar Pesta Babi. Kemudian, di Universitas Mataram (Unram), kegiatan tersebut dipaksa dihentikan setelah pihak keamanan kampus membubarkan nobar tersebut. Penyebab penolakan pun beragam, mulai dari persoalan perizinan hingga film yang dianggap provokatif (Kompas.com, 13/5/2026).
Film Pesta Babi mengangkat topik tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate (proyek pangan skala besar) dan kawasan industri sawit, yang merupakan proyek besar pemerintah dan korporasi. Film ini juga banyak menunjukkan data kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di daerah tersebut. Proyek ini pun diduga hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat Papua kehilangan kehidupannya (BBC.com, 14/5/2026).
Dengan adanya pelarangan penayangan film oleh aparat ini, tampak adanya upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari rakyat. Kebebasan berpendapat yang selama ini digaungkan dalam sistem demokrasi justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kritik dibatasi dan dianggap sebagai ancaman yang mengganggu kepentingan tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa sistem demokrasi saat ini cenderung otoriter dan antikritik, sehingga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan semakin menyempit.
Program Strategis Nasional (PSN) menjadi dalih negara untuk mempercepat pembangunan. Namun, pada realitasnya, program ini hanya memperlihatkan keberpihakan negara kepada pemilik modal besar. Dalam sistem demokrasi kapitalisme, kebijakan ini menjadi cara cepat bagi para oligarki untuk mendapatkan lahan jutaan hektare melalui regulasi dan kekuasaan. Akibatnya, rakyat kecil mengalami ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa, penggusuran, dan kehilangan ruang hidup. Pembangunan ini lebih menguntungkan segelintir elite daripada mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Sistem kapitalisme menjadi penyebab terjadinya berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Kekayaan dan sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati bersama justru dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan modal dan kendali kekuasaan. Akibatnya, distribusi kekayaan tidak merata. Rakyat kecil harus menghadapi sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, tingginya biaya hidup, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi kepemilikan umum.
Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat secara merata, tidak hanya untuk segelintir elite. Kepemilikan lahan individu diakui dan dilindungi oleh negara. Lahan tidak boleh dirampas secara paksa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sementara itu, lahan yang termasuk kepemilikan umum pengelolaannya berada di tangan negara, dikelola oleh negara, dan diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat.
Dengan demikian, proyek pembangunan maupun pengelolaannya dilakukan sesuai syariat, tidak mengakibatkan kerusakan, ketidakadilan, maupun efek yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Pembangunan juga berfokus pada kemaslahatan rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi kemaslahatan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.
Menurut syariat Islam, negara (Khilafah) tidak menutup diri dari kritik dan koreksi rakyat. Bahkan, rakyat memiliki tugas penting sebagai muhasabah lil hukkam (mengoreksi atau mengkritik penguasa). Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun kritik terhadap kebijakan negara selama dilakukan dalam koridor syariat. Negara juga menyediakan wadah untuk menampung suara rakyat agar dapat tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin (khalifah).[]
Oleh: Nisa Muanis
Sahabat Tinta Media
Views: 16
