Tinta Media – Tindakan puluhan anggota DPRD Kabupaten Bandung yang melakukan perjalanan ke luar daerah dengan dalih studi banding memicu pertanyaan tentang keseriusan mereka dalam mengemban amanat rakyat. Ini terjadi di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dan penghematan anggaran perjalanan dinas.
Seharusnya, anggota DPRD lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan mendesak, seperti memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan bahwa keuangan daerah digunakan secara efektif dan efisien. Namun, tindakan mereka yang lebih memilih untuk melakukan perjalanan ke luar daerah dengan dalih studi banding membuat banyak orang bertanya-tanya tentang prioritas mereka.
Direktur Jamparing Institut, Dadang Risdal Aziz, mengritik tindakan DPRD Kabupaten Bandung tersebut, menyebutnya sebagai “ngeyel” yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden. Ini menunjukkan bahwa tindakan anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut tidak hanya memicu pertanyaan tentang keseriusan mereka, tetapi juga tentang komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kebijakan penghematan anggaran yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak konsisten dan berdampak negatif pada pelayanan publik.
Pemangkasan anggaran ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama mahasiswa. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada sektor tenaga kerja, dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kritik terhadap kebijakan ini juga menguat di kalangan mahasiswa, yang menggelar demonstrasi untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap masa depan yang dinilai suram akibat kebijakan pemerintah.
Penguasa yang seharusnya memiliki kepekaan terhadap kondisi dan perasaan rakyatnya, justru tidak memiliki empati. Mereka tidak ragu-ragu menyakiti rakyat tanpa merasa bersalah. Saat rakyat menghadapi kesulitan, penguasa lebih memilih melakukan kegiatan yang tidak penting dan bersenang-senang.
Jika agenda retret tersebut benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, maka para pemimpin daerah seharusnya fokus pada pelayanan publik. Namun, kenyataannya banyak hal yang tidak lebih penting dilakukan oleh para kepala daerah dari pada melayani rakyat. Saat amanah diberikan, maka para pemimpin harus serius dalam melayani rakyat. Dalam Islam, kekuasaan harus tunduk pada syariat agar membawa keberkahan dan kebaikan. Pemimpin yang adil harus memahami syariat Allah dan menerapkannya dalam semua aspek kepemimpinannya.
Rasulullah SAW menekankan pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam beberapa hadisnya. Beliau bersabda, “Pemimpin (khalifah) adalah pengurus dan penanggung jawab atas kehidupan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Dalam hadis lain, beliau juga menyatakan, “Pemimpin (khalifah) adalah perisai yang melindungi rakyatnya dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).
Selain itu, Rasulullah Saw juga mengingatkan, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Dalam Islam, kepemimpinan hanya layak diemban oleh orang yang memiliki kemampuan dan kriteria tertentu. Hadis tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa, dibutuhkan pemimpin yang kuat dan memiliki integritas. Tiga kriteria penting yang harus dimiliki seorang pemimpin atau aparat negara adalah:
Pertama, Al-quwwah (kekuatan): kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak.
Kedua, At-taqwa (ketakwaan): kesadaran dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan moral.
Ketiga, Al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat): kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Pemimpin yang memiliki kriteria tersebut akan berupaya sekuat tenaga untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan memenuhi hak-hak mereka. Namun, kepemimpinan seperti ini tidak akan muncul dalam sistem yang berbasis sekularisme liberalisme, karena sistem tersebut hanya memandang kepemimpinan sebagai urusan duniawi. Sedangkan dalam Islam, tanggung jawab kepemimpinan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Pemimpin yang terbentuk melalui sistem pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk merealisasikan amanah kepemimpinan dengan efektif dan efisien. Dengan didukung oleh sistem yang sahih, yaitu sistem Islam dalam kerangka negara Islam, pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin tersebut juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa perlu pembekalan yang berlebihan dan menghabiskan uang negara. Jika memang mereka memerlukan pembekalan, negara Islam (Khilafah) akan melaksanakannya dengan efisien dan efektif, serta fokus pada konten pembekalan yang berbasis pada akidah Islam dan ketaatan pada hukum syarak.
Konsep retret yang sekadar seremonial dan menghamburkan uang rakyat menunjukkan bekunya hati penguasa negeri dan lemahnya kepemimpinan yang diembannya. Oleh karena itu, menghadirkan sistem Islam menjadi sangat urgen jika ingin segera hidup sejahtera.
Wallaahu a’laam bisshawaab.
Oleh: Rukmini
Sahabat Tinta Media
Views: 13
