Tinta Media – Tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV SD di Jerebuu, Ngada, NTT, karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen, menyisakan duka sekaligus tamparan keras bagi nurani publik. Apalagi, sebelum peristiwa itu, ia dan teman-temannya berkali-kali ditagih uang sekolah hingga Rp1,2 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa bagi sebagian rakyat kecil, sekolah belum benar-benar menjadi ruang aman dan ramah, melainkan bisa berubah menjadi sumber tekanan (news.detik.com, 05/02/2026).
Peristiwa ini sulit dipandang sebagai kasus individual semata. Ia memperlihatkan adanya persoalan sistemis dalam pemenuhan hak pendidikan. Konstitusi menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi realitas biaya—baik yang resmi maupun tidak—sering kali tetap membebani keluarga miskin. Ketika kebutuhan dasar seperti alat tulis saja menjadi beban berat, maka ada jurang antara jaminan di atas kertas dan kondisi di lapangan. Dampaknya bukan hanya putus sekolah, tetapi juga tekanan psikologis pada anak yang merasa tertinggal atau menjadi beban keluarga.
Kondisi tersebut menguatkan kritik bahwa negara belum optimal memelihara kebutuhan dasar rakyat miskin dan anak-anak, mencakup pendidikan, pangan, kesehatan, dan rasa aman. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, justru terasa seperti kemewahan bagi sebagian warga. Jika akses pendidikan sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi, maka ketimpangan sosial akan terus diwariskan.
Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak dasar rakyat dan kewajiban negara. Islam memandang penguasa sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Karena itu, negara tidak boleh lepas tangan dalam memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan layak tanpa hambatan biaya.
Solusi Islam tidak berhenti pada imbauan moral, tetapi memiliki mekanisme operasional. Pertama, pembiayaan pendidikan ditanggung negara melalui baitulmal. Pos pemasukan baitulmal—seperti pengelolaan sumber daya alam milik umum, kharaj, dan fai—diprioritaskan untuk kemaslahatan publik, termasuk pendidikan. Dengan skema ini, sekolah tidak perlu menarik pungutan dari siswa, apalagi hingga membebani keluarga miskin.
Kedua, negara wajib menyediakan sarana pendidikan gratis dan merata: gedung, buku, alat tulis, hingga gaji guru yang layak. Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai investasi peradaban, bukan komoditas. Karena itu, orientasinya pelayanan, bukan keuntungan.
Ketiga, Islam menekankan sistem pengasuhan dan kontrol sosial. Keluarga, masyarakat, dan negara bersama-sama menjaga kondisi psikologis anak. Sekolah tidak hanya berfungsi akademis, tetapi juga sebagai ruang pembinaan kepribadian dan perlindungan anak. Guru dan aparat setempat semestinya peka terhadap tanda-tanda tekanan pada siswa, sehingga tragedi bisa dicegah sejak dini.
Keempat, Islam membangun budaya tolong-menolong (ta’awun) di tengah masyarakat. Jika ada keluarga kesulitan, masyarakat dan negara hadir membantu, bukan membiarkan beban dipikul sendiri. Dengan sistem ini, anak tidak merasa sendirian menghadapi masalah ekonomi keluarganya.
Pada akhirnya, tragedi ini harus menjadi alarm bahwa pendidikan tidak boleh dikelola dengan logika biaya semata. Selama akses pendidikan bergantung pada kemampuan ekonomi, kasus serupa berpotensi terulang. Islam menawarkan paradigma bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan kewajiban negara untuk memenuhinya secara nyata. Pendidikan semestinya melahirkan harapan dan kemuliaan, bukan tekanan dan keputusasaan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Chaya Yuliatri,
Aktivis Muslimah
Views: 16
