Tinta Media – Artikel yang dimuat di Kompas (18/11/2024) mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai lima juta warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri. Angka ini mencerminkan sebuah masalah mendalam yang berkaitan erat dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatan serta sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri.
Banyak dari mereka, terutama dari kalangan generasi muda atau Gen Z, yang terpaksa memilih jalan ilegal ini. Disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di tanah air. Meskipun mereka berangkat dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun kenyataannya banyak yang justru terjatuh dalam eksploitasi, perdagangan manusia dan berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka.
Pengangguran dan Kondisi Sosial
Salah satu penyebab utama yang mendorong tingginya angka TKI ilegal adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang terus berkembang, terutama untuk kalangan muda. Birokrasi yang rumit dan minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki masyarakat, memperburuk masalah ini.
Banyak individu, terutama dari kalangan Gen Z, yang menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan dengan gaji yang layak. Pendidikan formal yang mereka peroleh sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Di satu sisi, sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja terampil terbatas, sementara sektor informal yang lebih mudah diakses sering kali tidak memberikan imbalan yang memadai. Dengan kata lain, peluang yang ada sangat terbatas. Mereka yang tidak dapat menembusnya akhirnya terpaksa mencari alternatif lain—yaitu bekerja di luar negeri.
Namun, kesulitan ini tidak hanya melahirkan TKI legal, tetapi juga TKI ilegal. Banyak yang berangkat tanpa melalui prosedur yang sah karena alasan administratif, ketidaktahuan atau bahkan tawaran pekerjaan yang tidak transparan. Mereka kemudian harus menghadapi bahaya besar, mulai dari eksploitasi ekonomi, kerja paksa, hingga perdagangan manusia. Ini merupakan bentuk kegagalan sistem yang tidak melindungi warganya, bahkan ketika mereka berada di luar negeri.
Eksploitasi dan Kejahatan
Fenomena TKI ilegal ini merupakan salah satu dampak dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, negara lebih fokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek, sementara rakyatnya dibiarkan bergulat dengan kesulitan hidup. Kapitalisme cenderung menempatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, tanpa memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat. Terutama dalam hal pengurangan angka pengangguran dan pemerataan kesejahteraan.
Sistem kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial yang besar, dengan segelintir orang yang menguasai kekayaan dan lapangan kerja, sementara sebagian besar rakyat terpinggirkan. Ini memperburuk ketimpangan yang ada serta memaksa sebagian orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tanpa memperhatikan risiko-risiko besar yang mengancam mereka. Tidak jarang, individu atau agen yang mencari keuntungan pribadi memanfaatkan kelemahan ekonomi ini dengan memberangkatkan calon TKI secara ilegal. Pada akhirnya berujung pada eksploitasi dan perbudakan modern.
Solusi Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ini, pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam dilakukan secara lebih adil melalui konsep kepemilikan umum. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang besar dan beragam, sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang memaksa rakyat mencari penghidupan dengan cara yang berisiko.
Dalam ekonomi Islam, negara juga bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, baik melalui pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan generasi muda yang kerap merasa tidak memiliki peluang yang memadai. Dengan pendidikan yang tepat dan kesempatan kerja yang luas, rakyat akan merasa lebih aman dan tidak perlu lagi mencari nafkah di luar negeri dengan risiko besar.
Lebih lanjut, negara dalam sistem Khilafah (pemerintahan Islam) akan memberikan perhatian besar terhadap perlindungan warganya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap individu, terutama generasi muda seperti Gen Z, akan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian negara melalui pekerjaan yang layak dan aman. Dalam sistem ini, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari pekerjaan ilegal di luar negeri.[]
Oleh: Ummu Nasyhwa
Sahabat Tinta Media
Views: 8
