Tinta Media – Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 menurun 0,2 juta orang menjadi 23,85 juta orang (8,47%), dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebanyak 24,06 juta orang (8,57%). Anehnya, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru naik 0.07% dibandingkan tahun 2024. Ini adalah suatu hal yang tidak biasa (anomali) yang harus dicari penyebabnya.
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan bahwa anomali data BPS tersebut terjadi karena angka kemiskinan yang dilaporkan BPS adalah angka secara keseluruhan (nasional). Padahal, angka keseluruhan itu tidak menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan secara nyata di masyarakat. Angka kemiskinan terpantau menurun juga karena BPS masih menggunakan garis kemiskinan yang lama, yaitu Rp609.160 per kapita per bulan atau Rp20.000 per kapita per hari.
Garis kemiskinan adalah pendapatan minimum di suatu daerah yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. BPS menetapkan Rp20.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Rasanya itu terlalu rendah. Uang Rp20.000 paling cukup untuk makan satu kali, belum untuk ongkos, bensin, dll.
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar US$ 4,20 per kapita per hari atau Rp68.670 per kapita per hari. Penduduk miskin di Indonesia menurut Bank Dunia di tahun 2024 sebanyak 68,3% atau sekitar 194,72 juta jiwa (bbc.com, 25/07/2025)
Terdapat perbedaan angka yang jauh antara BPS dan Bank Dunia tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Di perkotaan terjadi kenaikan angka kemiskinan karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara harga bahan pangan dan kebutuhan lain terus naik. Akibatnya, masyarakat kalangan menengah pun anjlok menjadi masyarakat miskin karena tidak punya pendapatan. Aneh sekali bila negara mengatakan angka kemiskinan turun.
Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan
Anomali angka kemiskinan menunjukkan ketidakjelasan definisi kemiskinan oleh negara dalam sistem kapitalisme seperti sekarang ini. Mereka menilai kemiskinan berdasarkan angka, bukan dengan melihat kondisi yang nyata di masyarakat.
Penguasa di negara kapitalis sangat memperhatikan penurunan angka kemiskinan karena berhubungan dengan citra keberhasilannya. Penurunan angka kemiskinan adalah prestasi bagi diri dan pemerintahannya. Maka, hasil sensus pun diutak-atik agar menghasilkan angka kemiskinan yang kecil demi citra positif rezimnya.
Suatu keniscayaan angka kemiskinan naik di negara dengan sistem kapitalisme karena negara tidak punya modal yang cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Mengapa demikian? Karena, modal utama berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah, oleh pemerintah diberikan pengelolaannya kepada swasta dan asing. Pendapatan negara hanya bergantung pada pajak dari rakyat dan utang luar negeri. Rakyat hanya menonton bahwa negerinya menghasilkan aneka tambang, namun tidak merasakan manfaatnya. Maka, dalam sistem kapitalisme bukan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat, melainkan hanya kesengsaraan.
Sistem kapitalisme pun menempatkan penguasa hanya sekadar pembuat aturan (regulator), bukan sebagai pengurus rakyatnya. Bahkan, pemerintah menganggap bantuan pada rakyat sebagai beban APBN. Sungguh, tidak tahu malu! Padahal, mereka digaji dengan uang pajak dari rakyat.
Mekanisme Islam Mengentaskan Kemiskinan
Hal ini jauh berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam (Khilafah). Aturan Allah Swt. menetapkan bahwa pemimpin adalah pengurus dan pelindung rakyat (raa’in dan junnah) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.
Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Posisi pemerintah adalah sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai tuan seperti dalam sistem kapitalisme.
Adapun mekanisme pengurusan rakyat oleh pemerintah adalah sebagai berikut: Pertama, negara mengelola harta milik umum untuk kemaslahatan umat. Kedua, negara mendata rakyat dan mengelompokkan berapa rakyat yang kaya dan miskin agar periayahan sesuai kebutuhannya. Ketiga, negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mendorong setiap laki-laki dewasa untuk bekerja. Keempat, negara memberikan bantuan kepada rakyat sesuai kebutuhannya agar rakyat mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kelima, petugas negara senantiasa memantau perkembangan usaha rakyatnya.
Pengurusan pemerintah kepada rakyatnya ibarat orang tua kepada anaknya. Hal ini dilandasi kasih sayang karena Allah, sampai kemiskinan tidak ada lagi. Maka,hanya dengan sistem Islam kemiskinan dapat dihilangkan. Landasan akidah pada individu, masyarakat, dan negara, menjadi benteng bagi pencitraan semata. Wallahualam bissawab.
Oleh: Wiwin
Sahabat Tinta Media
Views: 34
