Tinta Media – Analis Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Ismail menyatakan, bukti kedaulatan sejati sebuah negara ada pada kendali atas sumber daya ekonomi.
“Kedaulatan itu bukan Cuma soal bendera dan wilayah. Kedaulatan sejati ada pada kendali atas sumber daya ekonomi,” tuturnya dalam video bertajuk WNA Bisa Jadi Bos BUMN – Apa Untungnya Untuk Indonesia? Di kanal YouTube Khilafah news, Rabu (19/11/2025).
Ismail memaparkan bahwa dalam kitab An-Nizham Al-Iqtishadiy fii Al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negeri ditentukan oleh siapa yang menguasai sumber daya dan siapa yang mengatur penggunaannya.
Jadi, lanjutnya, ketika BUMN yang seharusnya menjadi instrumen pengelolaan kekayaan umum dipimpin oleh orang asing, maka sesungguhnya kendali ekonominya sudah keluar dari tangan rakyat sendiri.
“BUMN bukan sekadar perusahaan. Ia adalah alat negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, dan kemandirian bangsa,” jelasnya.
“Jika dikendalikan oleh WNA (warga negara asing), maka orientasinya bisa bergeser dari kemaslahatan rakyat ke efisiensi kapitalistik lalu ke kepentingan global,” imbuhnya.
Ia mencontohkan bahwa ketika perusahaan asing menguasai tambang, hasilnya bukan pemerataan, tetapi ekspor besar-besaran dan impor ketergantungan.
“Sekarang bayangkan kalau pengambil keputusan strategisnya juga asing, kita bukan cuma kehilangan sumber daya, tapi juga arah kebijakan ekonomi nasional,” ungkapnya.
“Ekonomi Islam punya cara pandang berbeda. Menurut An-Nabhani, negara tidak akan pernah menyerahkan pengelolaan kekayaan umum kepada individu atau pihak asing. Kenapa? Karena prinsipnya jelas. Kepemilikan umum seperti minyak, gas, listrik, dan tambang besar adalah milik rakyat. Dan negara hanya mengelola bukan memperjual belikannya,” paparnya.
Dalam sistem ini, terang Ismail, pengelolaan BUMN atau sektor strategis harus dilakukan oleh orang yang memahami ideologi negara bukan sekedar kompeten, tetapi juga kesetiaan politik dan pemikiran kepada rakyat. Kedaulatan ekonomi berarti mandiri dalam keputusan bukan tergantung pada keahlian asing yang bisa jadi punya kepentingan terselubung.
“Maka yang harus kita lakukan bukan sekedar protes, tapi mengubah cara pandang kita tentang ekonomi,” tukasnya.
Ia mengingatkan pentingnya kesadaran perubahan paradigma. Selama paradigma yang dipakai adalah kapitalistik yang menilai ekonomi hanya dari efisiensi dan profit, maka penjajahan ekonomi akan terus berulang dalam bentuk baru. Solusinya kembali pada sistem ekonomi Islam yang menempatkan rakyat sebagai pemilik hakiki kekayaan.
“Negara sebagai pengatur amanah, dan pemimpin sebagai pelayan rakyat. Bukan pelaksana kepentingan asing,” jelasnya.
Ismail mengatakan bahwa menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani kedaulatan tidak akan tegak kecuali dengan ideologi yang mandiri, dan ekonomi tidak akan kuat kecuali dengan sistem yang berasal dari akidah umat.
“Jadi kalau hari ini BUMN bisa dipimpin orang asing, itu bukan sekedar keputusan ekonomi, itu ujian ideologis,” ungkapnya.
“Apakah kita masih berdaulat atau sudah menyerahkan masa depan kita kepada tangan orang lain?” tanyanya retoris.[] Ajira
Views: 46
