Tinta Media – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menilai tata kelola pemerintah Indonesia di tahun 2025 sangat buruk dilihat dari beberapa hal.
“Jika melihat tata kelola pemerintah Indonesia di tahun 2025 sangat buruk, ” ujarnya dalam Special Interview: Catatan Kritis Tahun 2025 di kanal YouTube Rayah TV, Sabtu (27/12/2025).
Ia mengulas, salah satunya bisa dilihat dari penanganan bencana di Sumatra. Sampai hari ini, cetusnya, bencana banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional padahal daerah sudah menyatakan bendera putih yang artinya mereka menyerah.
“Kemampuan daerah sudah tidak ada untuk menanganinya. Sementara pusat ada kemampuan, namun sudah satu bulan berbagai hal mulai dari listrik, kebutuhan logistik, dan lain-lain masih dianggap enteng oleh pusat,” serunya prihatin.
Selain terkait penanganan bencana, lanjut Riyan, ada beberapa masalah lain seperti polemik program MBG yang di awal program ada banyak terjadi keracunan hingga libur sekolah tetap ada MBG.
Ditambah, sambung Riyan, adanya demo atas kenaikan PBB di Pati, klaim Sumatra Utara atas empat pulau milik Aceh, kelanjutan pembangunan IKN yang dananya semakin kecil, masalah bandara IMIP di Morowali, dan demo menuntut pembubaran DPR yang berujung kematian beberapa orang.
“Inilah jika pemerintahan dipimpin oleh orang-orang amatiran, tidak peka, dan dikuasai hawa nafsu, maka akan banyak timbul masalah dan polemik,” tandasnya.
Menipisnya Kepercayaan Publik
Riyan juga melihat kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menipis, padahal modal dasar dari bernegara adalah antara masyarakat dengan pemimpinnya harus ada kepercayaan.
“Kalau masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemimpinnya kira-kira bisa enggak? Sebaliknya, pemimpinnya mengatakan jangan banyak macam-macam, kamu itu tinggal ngikutin aja apa yang saya tetapkan. Dalam beberapa kajian, ini disebut zero trust society,” ulasnya.
Masyarakat, tandasnya, sudah tidak lagi memiliki ‘trust’ (kepercayaan) yang akhirnya berpotensi konflik akan semakin besar baik secara horizontal maupun vertikal.
“Bisa muncul konflik antara rakyat dengan pemimpinnya atau di antara rakyat sendiri bisa berpotensi terpecah belah karena begitu banyak masalah-masalah yang ada,” bebernya.
Menurutnya, yang menjadi akar masalahnya karena masih menggunakan pola-pola lama dalam pemerintahan yaitu sistem kapitalistik demokrasi yang menjauhkan agama dari kehidupan dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup.
Islam Sistem Tata Kelola yang Baik
Riyan lantas menegaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik hanya bisa dengan sistem yang baik, yaitu sistem dari Allah SWT. yang Maha baik dan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki amanah.
“Orang-orang yang amanah adalah orang yang hanya mau diperintah dan hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah SWT. Sistem yang digunakan adalah sistem Islam, yang para ulama menyebutnya dengan sistem khilafah,” tutupnya.[] Erlina
Views: 58
