Tinta Media – Menteri Israel, Smotrich, secara terbuka menyerukan pengusiran paksa penduduk Gaza, pembukaan Penyeberangan Rafah (meskipun Mesir keberatan), serta peningkatan perang untuk menghancurkan Jalur Gaza (gazaupdate.com, 19/01/2026).
Dari pernyataan di atas, gayung pun bersambut. Amerika Serikat merencanakan pembentukan “New Gaza” (Gaza Baru) yang diusung oleh divisi Donald Trump dan menantunya, Jared Kushner. Sebagai upaya menginisiasi perdamaian dan proyek New Gaza, dibentuklah Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace.
Board of Peace ini pada awalnya berasal dari pemikiran mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Ia mengusulkan agar Jalur Gaza berada di bawah kontrol administrasi internasional, yang kemudian dielaborasi oleh Amerika Serikat dan Donald Trump.
Ambisi Amerika Serikat dan Israel
Amerika Serikat dan Israel sangat berambisi untuk menguasai Gaza dan membangun “New Gaza” sebagai langkah menghilangkan jejak kehancuran. Hal ini sebagaimana dipresentasikan oleh Jared Kushner yang mengusulkan pembangunan kota metropolitan berteknologi tinggi di pantai Gaza, lengkap dengan gedung pencakar langit dan pusat wisata di sepanjang pesisir Gaza.
Gagasan proyek ini disampaikan dalam acara penandatanganan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden AS, Donald Trump, pada kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss (Bbc.com, 22/01/2026).
Board of Peace dibentuk untuk memperkuat posisi kendali politik internasional Amerika Serikat dengan keterlibatan aktif sejumlah negara mayoritas muslim, baik sebagai mitra strategis maupun sebagai upaya mitigasi dampak politik. Indonesia bersama negara-negara muslim lain seperti Turki, Qatar, dan Yordania harus memperkuat konsolidasi dan koordinasi agar Board of Peace benar-benar menjadi ruang diplomasi, bukan sekadar forum seremonial.
Dewan perdamaian ini memunculkan penolakan dari sejumlah negara, termasuk di kawasan Eropa. Keberadaan dewan ini bukan merupakan mandat resmi PBB, sehingga lebih terlihat sebagai penjajahan gaya baru atau upaya legitimasi penguasaan Gaza oleh Barat. Struktur dewan tersebut memberikan kontrol yang sangat besar kepada Amerika Serikat melalui Donald Trump.
Dominasi Amerika Serikat, baik dalam kepemimpinan maupun pendanaan, berpotensi menjadikan lembaga ini sebagai kompetitor PBB, sekaligus alat politik Presiden Donald Trump yang dikenal memiliki pendekatan transaksional.
Trump mengungkapkan visinya untuk mengembangkan kembali wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah”. Proyek ini menyerukan pemindahan paksa sekitar dua juta warga Palestina ke wilayah tetangga. Semua itu dilakukan sebagai siasat untuk menguasai dan mengendalikan Gaza secara total.
Larangan Islam untuk Tunduk kepada Negara Kafir
Wilayah Gaza dan Palestina sejatinya merupakan tanah milik umat Islam (tanah kharajiyah) yang dibebaskan dari kekuasaan Romawi Timur (Bizantium) pada masa Khalifah Umar bin Khaththab pada tahun 637 M. Wilayah ini kemudian dibebaskan kembali oleh Sultan Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 M dari Tentara Salib.
Pada akhir abad ke-19, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pendirian negara Yahudi dan mendorong meningkatnya imigrasi Yahudi. Inggris menjanjikan “rumah nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman, lalu dimandatkan kepada Inggris.
PBB kemudian mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara (Arab dan Yahudi) yang ditolak oleh pihak Arab. Konflik memuncak pada Perang 1948, ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya, merebut 78% wilayah Palestina, dan menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi.
Pendukung Israel merebut tanah Palestina dengan alasan hak historis atas tanah leluhur mereka, meskipun wilayah tersebut telah dihuni oleh warga Palestina selama berabad-abad.
Islam mengajarkan prinsip al-wala’ wal bara’ (loyalitas dan berlepas diri), yang menegaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk memberikan loyalitas penuh (wala’) hanya kepada Allah, Rasul-Nya, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan sesama orang beriman. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Taala dalam Al-Qur’an:
“…Barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS Al-Ma’idah: 56)
Sebaliknya, terdapat larangan tegas untuk memberikan loyalitas, menjadikan teman setia, atau menaati negara atau pihak kafir yang memusuhi Islam (kafir harbi). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Taala dalam QS Al-Mumtahanah ayat 1, yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia.”
Berdasarkan penjelasan di atas, umat dan para penguasa dunia Islam harus bersatu secara serentak, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan wajib melawan seluruh makar Amerika Serikat dan Israel yang bertekad menguasai penuh wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Pembebasan Palestina tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, melainkan membutuhkan kekuatan militer (jihad) yang dipimpin oleh satu pemimpin umat Islam (khalifah). Oleh karena itu, menegakkan Khilafah dan jihad untuk membebaskan Palestina wajib menjadi prioritas perjuangan umat bersama partai politik Islam ideologis. Wallahualam bissawab.
Oleh: Nelly,
Aktivis Dakwah
Views: 22
