Tinta Media – Masalah genosida di Palestina belum selesai, dunia kini teralihkan oleh perang saudara di Sudan. Negara yang terletak di timur laut benua Afrika ini memiliki posisi strategis di jantung Afrika dan Timur Tengah. PBB telah memperingatkan adanya peningkatan permusuhan di Sudan, meskipun pasukan paramiliter mendukung usulan gencatan senjata dari para mediator setelah lebih dari dua tahun berperang dengan tentara reguler. (Al Jazeera, 07/11/2025)
Perang pecah pada tahun 2023 ketika ketegangan meningkat antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari militer Sudan (SAF) dan Letjen Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) dari pasukan Rapid Support Forces (RSF), akibat perebutan kekuasaan setelah mereka menjatuhkan pemerintahan transisi pada 2021. Perang saudara ini semakin meluas menjadi ajang pembantaian warga sipil. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sedikitnya 40.000 orang tewas, meski kelompok relawan memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Pertempuran antara SAF dan RSF juga mengakibatkan jutaan orang mengungsi, menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis pangan akut, serta menghancurkan layanan kesehatan dan pendidikan.
Di balik perang saudara yang berebut kekuasaan itu, terselip peran asing, terutama dari Barat. Amerika Serikat dan Inggris menjadi dua negara dengan pengaruh besar dalam mengadu domba rakyat Sudan. Konflik di Sudan merupakan rekayasa Inggris melalui taktik klasik devide et impera—adu domba dan kuasai—baik melalui isu etnis maupun agama. Inggris membagi Sudan menjadi dua wilayah: Sudan Utara yang beretnis Arab dan mayoritas Muslim, serta Sudan Selatan dengan banyak etnis Afrika yang menganut animisme dan Kristen.
Dominasi Inggris mulai melemah setelah Amerika Serikat, melalui PBB, mendesak negara-negara Eropa memerdekakan jajahannya, termasuk Sudan pada 1956. Setelah itu, AS memperkuat hubungan diplomatik dan pengaruh politiknya di Sudan, menggantikan posisi Inggris.
Rencana jangka panjang Amerika adalah terus memecah belah Sudan, dengan Darfur sebagai target berikutnya untuk separatisme. Bahkan, ada rencana untuk membagi Sudan menjadi lima bagian. Strategi pemecah belah ini memungkinkan Barat dengan leluasa menguasai kekayaan alam Sudan yang melimpah—emas, tembaga, batu kapur, minyak bumi, getah Arab, serta lahan pertanian subur—sementara rakyatnya sibuk berperang.
Sumber daya alam yang melimpah justru menjadi kutukan bagi rakyat Sudan sebab menumbuhkan kerakusan dan perebutan kekuasaan. Ibarat pepatah, “gajah berkelahi sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”.
Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, Syekh Ibrahim Utsman Abu Khalil, menyerukan agar umat bangkit dan bersatu menggagalkan konspirasi Barat ini. Beliau mengingatkan sabda Nabi Muhammad saw.: “Seorang mukmin tidak akan terperosok (atau disengat) dari lubang yang sama dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Sudan sudah pernah terpecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kini, rakyat Sudan tidak boleh membiarkan Darfur lepas juga. Amerika melalui RSF berusaha menguasai Darfur karena kekayaan alam dan letak geografisnya yang strategis menuju Chad, Libya, serta Afrika Tengah.
Peristiwa di Sudan adalah perang fitnah di mana kaum Muslim (SAF, RSF, dan rakyat) saling membunuh, sementara kekuatan kafir—terutama Amerika—semakin leluasa menjarah kekayaan negeri Muslim tersebut. Padahal, Islam telah memberi panduan tegas sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al-Hujurat ayat 9: “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah.”
Kaum Muslim di Sudan harus menghentikan kekerasan dan mengusir Amerika sebagai biang perang saudara di negeri mereka. Penderitaan, kerusakan kehidupan, dan penjarahan kekayaan negeri-negeri Islam harus segera diakhiri.
Inilah pekerjaan besar bagi umat Islam seluruh dunia. Andaikan kaum Muslim memiliki pemimpin yang ditakuti penjajah, tentu tidak akan terjadi penghinaan terhadap saudara-saudara kita di Sudan, Gaza, Uyghur, India, dan Myanmar. Dalam Islam, pemimpin itu adalah Khalifah—junnah (perisai)—yang melindungi dan menjaga umat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Sesungguhnya imam (Khalifah) adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Ketiadaan Khilafah saat ini menjadi sebab penderitaan umat Islam yang seolah tiada akhir. Negeri-negeri Muslim sibuk dengan kepentingan nasional masing-masing, tanpa empati terhadap saudara seiman. Bahkan, sebagian bekerja sama dengan penjajah demi kepentingan sendiri.
Sudah saatnya kaum Muslim sadar bahwa nasionalisme hanyalah alat pemecah belah umat. Kaum Muslim harus kembali bersatu dalam ukhuwah islamiyyah di bawah satu institusi pemerintahan Islam global, yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Wiwin,
Sahabat Tinta Media
Views: 18
