Tinta Media – Seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR (10) ditemukan tewas gantung diri dengan seutas tali di dahan pohon cengkeh. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi viral di jagat media sosial belakangan ini. Kasus ini mendapat atensi besar, tidak hanya dari warganet, tetapi juga dari pemerintah terkait.
YBR tinggal di sebuah pondok bersama neneknya. Ia pertama kali ditemukan oleh sang nenek saat hendak mengikat seekor kerbau di kebun dekat pondoknya. Ditemukan pula sepucuk surat bernada pamit yang ditulis sendiri oleh YBR dan ditujukan kepada sang ibu.
Sang ibu mengakui bahwa sebelumnya YBR sempat meminta uang kepadanya untuk membeli buku dan alat tulis, namun ditolak karena ia tidak memiliki uang saat itu. Hal inilah yang menjadi dugaan motif bunuh diri yang dilakukan siswa tersebut.
Sungguh miris. Padahal, nominal uang untuk membeli buku dan alat tulis tersebut bagi kebanyakan orang bukanlah termasuk kebutuhan mewah. Namun, kemiskinan ekstrem tampaknya menjerat kuat keluarga pelaku bunuh diri tersebut. Diketahui, sang ibu harus menafkahi lima orang anak dan berjuang sebagai orang tua tunggal.
Selain itu, perlu pula disoroti bagaimana layanan pendidikan di sekolah YBR. Siswa SD Negeri RJ tidak sepenuhnya mendapat layanan pendidikan gratis. Menurut Maria Ngene, Kepala Sekolah SD Negeri RJ, setiap siswa dibebani iuran komite sebesar Rp1,2 juta per tahun (Liputan6.com, 05/02/2026).
Bahkan, sangat disayangkan, dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima YBR juga tak kunjung cair. Hal ini lantaran adanya kendala administrasi yang disebabkan perbedaan alamat.
Sungguh banyak hal yang harus disoroti dalam kasus ini. Selain kemiskinan ekstrem, layanan pemerintahan pun tak luput melatarbelakangi peristiwa nahas ini. Mulai dari layanan pendidikan gratis yang belum maksimal hingga sekolah harus memungut iuran komite dari wali murid, kemudian layanan birokrasi yang dipersulit hingga keluarga miskin tertahan hak bantuannya, serta krisis fondasi agama dalam keluarga.
Negara yang menganut sistem demokrasi ini seakan hanya menampilkan ilusi pertolongan semu. Kesejahteraan yang dijanjikan hanyalah bualan politik. Layanan pendidikan gratis, kemudahan birokrasi dan administrasi, juga janji-janji ilusif lainnya hanya menjadi wajah tampilan terluar layaknya riasan yang berfungsi menutup setiap kerusakan di wajah—hanya menutup, bukan memperbaiki.
Negara ingin selalu terlihat hadir, tetapi kenyataannya sistem ini menghadirkan fungsi negara setelah jatuh korban. Mereka lalai, bahkan terkesan menutup mata, saat jeritan pertama kesengsaraan rakyat diteriakkan.
Negara dengan mayoritas penduduk muslim hendaknya paham bahwa bukan rezim yang harus diganti, melainkan sistemnya. Setiap muslim seharusnya mau memahami bahwa Allah menciptakan dunia dan seisinya sudah sepaket dengan sistem pengaturannya. Islam hadir bukan sekadar agama individu, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur setiap aspek kehidupan.
Islam menanggung hak pendidikan setiap orang, baik muslim maupun nonmuslim. Semua mendapatkan layanan pendidikan gratis yang sama. Islam juga menempatkan orang-orang yang profesional dan amanah di bidangnya agar masyarakat mendapatkan kemudahan layanan administrasi dan birokrasi. Selain itu, akidah menjadi pengetahuan paling dasar sehingga mampu menekan serendah mungkin angka stres dan depresi.
Setiap individu akan merasakan perlindungan dan keamanan dalam keluarga serta lingkungan sosial. Semua kembali pada diri masing-masing, masihkah akan berkutat dengan kasus-kasus negatif sebagai efek sistem, ataukah sudah paham dan siap menegakkan sistem yang hak? Wallahualam bissawab.
Oleh: Bunda Annisa
Ibu Rumah Tangga
Views: 20
