Tinta Media – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak hanya menyisakan duka dan kerusakan, tetapi juga membuka fakta lain yang mengkhawatirkan: menyempitnya ruang kritik di tengah klaim demokrasi. Sejumlah kreator konten, influencer, dan aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah pascabencana justru mengaku mengalami teror dan intimidasi secara sistematis.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat adanya pola ancaman yang terjadi hampir bersamaan. Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari ancaman fisik, peretasan akun media sosial, doxing, vandalisme, hingga teror yang menyasar keluarga korban. Bahkan, beberapa aktivis dilaporkan menerima ancaman berupa bom molotov dan kiriman bangkai ayam. Fenomena ini dinilai sebagai “tren antikritik yang semakin meluas” dan berbahaya bagi kehidupan demokrasi (Tagar.co, 04/01/2026).
Ironisnya, praktik intimidasi ini terjadi ketika para kreator konten justru sedang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengangkat persoalan penanganan bencana. Kritik yang disampaikan bukan tanpa dasar, melainkan berangkat dari keresahan publik terhadap lambannya mitigasi, minimnya perlindungan korban, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat terdampak.
Teror terhadap aktivis dan influencer kritis menunjukkan wajah paradoks demokrasi hari ini. Demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat justru melahirkan ketakutan. Wajah penguasa tampak merakyat saat kontestasi politik, namun berubah represif ketika kebijakan dipertanyakan. Ancaman fisik, peretasan digital, hingga intimidasi terhadap keluarga menjadi bukti bahwa kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai pelayan publik, melainkan alat pembungkam aspirasi.
Investigasi sejumlah media mengungkap bahwa ancaman terhadap aktivis digital tidak berhenti di ruang maya. Intimidasi telah merambah ke ranah fisik dan menyasar keluarga korban. Eskalasi teror ini menjadi potret buram penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih dari itu, situasi ini mempertegas adanya upaya sistematis untuk menciptakan rasa takut di ruang publik, sehingga nalar kritis masyarakat dapat diredam (Tempo.co, 19/12/2025).
Jika kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka esensi kedaulatan rakyat telah runtuh. Demokrasi hanya menjadi slogan kosong, sementara praktik kekuasaan bergerak menuju otoritarianisme terselubung. Rezim yang alergi kritik sejatinya menunjukkan kegagalan sistem dalam menjamin partisipasi rakyat secara aman dan bermartabat.
Dalam perspektif Islam, relasi antara penguasa dan rakyat memiliki landasan yang jelas. Penguasa diposisikan sebagai _raa’in_ (pengurus) dan _junnah_ (pelindung), bukan sebagai pihak yang menebar teror. Kekuasaan adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, kritik dari rakyat bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme koreksi untuk mencegah kezaliman.
Sejarah Islam mencatat bahwa para khalifah awal justru membuka ruang kritik secara luas. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam pidato pertamanya, secara tegas meminta rakyat meluruskannya jika ia keliru. Umar bin Khaththab dikenal menerima kritik secara terbuka, bahkan ketika disampaikan dengan nada keras di hadapan publik. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pun menghadapi kritik di masa kepemimpinannya dan berupaya menyelesaikannya melalui dialog dan penjelasan.
Dalam Islam, kritik merupakan bagian dari prinsip amar makruf nahi mungkar. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengoreksi pemimpinnya agar kekuasaan berjalan di jalur keadilan. Kritik tidak dipandang sebagai pembangkangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelangsungan pemerintahan yang lurus dan bertanggung jawab.
Kondisi hari ini menunjukkan urgensi perubahan paradigma. Kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan rasa takut terhadap kritik. Intimidasi hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa. Sudah saatnya kezaliman dan pembungkaman aspirasi diakhiri demi terwujudnya kesejahteraan yang hakiki.
Islam menawarkan sistem kepemimpinan yang menempatkan amanah, ketakwaan, dan akuntabilitas sebagai fondasi. Pemimpin yang takut kepada Allah tidak akan membungkam suara rakyat, tetapi justru menjadikannya cermin untuk memperbaiki diri. Wallahualam bissawab.
Oleh: Indha Tri Permatasari, S.Keb., Bd.
Aktivis Muslimah
Views: 26
