Tinta Media – Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi waktu yang cukup untuk melihat sejauh mana janji pembangunan membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Berbagai program telah dijalankan. Namun, munculnya demonstrasi yang menyuarakan persoalan lingkungan, mahalnya biaya hidup, korupsi, dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang belum terselesaikan.
Di sinilah kita perlu bertanya: apakah pembangunan yang selama ini dibanggakan benar-benar membuat kehidupan rakyat lebih sejahtera? Sebab, keberhasilan negara bukan hanya soal banyaknya proyek yang dibangun atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting ialah apakah rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terus dibayangi kesulitan.
Dua Tahun Pemerintahan, Suara Protes Belum Reda
Tirto.id pada 21 Oktober 2026 melaporkan rangkaian demonstrasi dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Berbagai persoalan disuarakan massa, mulai dari krisis iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mahalnya biaya hidup, hingga korupsi dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Beragam tuntutan tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Ketika masyarakat masih turun ke jalan untuk menyampaikan keresahannya, pemerintah semestinya tidak sekadar menghitung capaian program. Suara rakyat perlu didengar dan akar persoalannya harus diselesaikan.
Ketika Pertumbuhan Tidak Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan
Masalahnya bukan sekadar siapa yang memimpin negeri ini, melainkan juga sistem yang menjadi landasan dalam mengelola negara. Kapitalisme yang memberikan ruang besar bagi kepentingan modal dan mekanisme pasar berisiko membuat kesejahteraan tidak dinikmati secara merata.
Lihat saja pengelolaan sumber daya alam. Ketika keuntungan menjadi pertimbangan utama, eksploitasi hutan dan lahan dapat mengabaikan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat. Kerusakan alam akhirnya bukan hanya merugikan hari ini, tetapi juga mengancam kehidupan generasi mendatang.
Persoalan serupa terlihat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga pangan dan biaya hidup bisa menjadi beban berat. Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya mendukung kehidupan masyarakat pun dapat terasa sulit dijangkau jika kemampuan ekonomi menjadi penentu utama.
Sementara itu, korupsi terus menjadi ancaman bagi keadilan dan kepercayaan publik. Pergantian pejabat saja tidak cukup apabila pengawasan lemah dan penegakan hukum tidak berjalan secara adil.
Persoalan-persoalan ini tentu memiliki penyebab yang beragam. Namun, semuanya mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan. Tanpa keberpihakan yang nyata kepada rakyat, kemajuan bisa terlihat mengesankan dalam laporan, tetapi belum tentu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Solusi Islam Kafah: Kesejahteraan sebagai Tanggung Jawab Negara
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam kafah, negara tidak cukup hanya membuat kebijakan dan menjalankan program. Negara harus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi serta mengupayakan agar setiap orang memiliki kesempatan hidup yang layak.
Pengelolaan sumber daya alam pun harus mengikuti ketentuan syariat. Kekayaan yang tergolong kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi keuntungan pribadi. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kemaslahatan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Dalam urusan pemerintahan, Islam juga menekankan amanah dan keadilan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil. Prinsip ini harus diwujudkan melalui pengawasan terhadap penguasa, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta tindakan tegas terhadap korupsi.
Penerapan Islam kafah tidak cukup diwujudkan melalui kesalehan individu. Syariat juga harus menjadi pedoman dalam pengaturan ekonomi, politik, hukum, dan pengelolaan kekayaan publik. Karena itu, umat perlu memperdalam pemahaman Islam, menyampaikan dakwah secara konsisten, serta menjalankan kontrol terhadap kebijakan penguasa agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dua tahun pemerintahan semestinya menjadi momentum untuk bercermin, bukan sekadar merayakan capaian. Jika masih banyak keresahan yang disuarakan masyarakat, sudah selayaknya pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memperbaiki kebijakan yang belum memenuhi kebutuhan rakyat.
Bagi umat Islam, keadaan ini juga menjadi pengingat untuk mengkaji kembali sistem yang mengatur kehidupan. Apakah kesejahteraan akan terwujud jika kepentingan modal terus mendapat ruang lebih besar daripada pemenuhan kebutuhan masyarakat?
Islam kafah menawarkan pandangan bahwa keadilan dan kesejahteraan harus dibangun berdasarkan syariat, dengan negara menjalankan amanahnya untuk melindungi dan mengurus rakyat. Karena itu, sudah saatnya umat mengkaji dan memperjuangkan penerapan Islam secara menyeluruh sebagai ikhtiar mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Dani Al-Haritsi
(Sahabat Tinta Media, Garut)
Views: 2
