Penghapusan Konten Karhutla, Bukti Negara Abai

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Penghapusan Konten Karhutla, Bukti Negara Abai

Tinta Media – Pembatasan dan penghapusan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab terkait arus informasi di dunia digital? Perusahaan platform, terutama Meta pun mendapat sorotan, juga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator (wartaekonomi.com, 25/10/2026).

Komedian Wendy Cagur mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan yang membahas karhutla. Ia pun mempertanyakan terkait perubahan jangkauan konten yang dibagikannya ketika menyuarakan karhutla. Tasya Farasya, seorang konten kreator, juga mengeluhkan hal yang sama.

Penghapusan konten bukan kali ini saja terjadi. Bukan hanya dalam masalah karhutla, tapi juga berita terkait Palestina. Ini adalah masalah yang sudah sering terjadi dalam sistem saat ini. Dalam sistem yang katanya mengagungkan kebebasan berpendapat, tapi ketika ada suara kritis masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah pasti akan mengalami pembungkaman. Suara yang mengkritisi kebijakan pemerintah pasti akan berusaha dibatasi bahkan dibanned. Itulah standar ganda sistem demokrasi yang blunder.

Kebebasan berpendapat yang diagungkan ternyata tidak berlaku bagi rakyat yang berpendapat, bersuara melalui konten yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi pada faktanya belum bisa menjamin rakyat bebas menyuarakan kritik dan fakta. Apalagi, ketika menyuarakan masalah karhutla dan solusinya.

Miris, rakyat yang seharusnya mempunyai hak untuk bisa menghirup udara segar dan hidup sehat justru menjadi korban sistem yang terstruktur. Rakyat menjadi korban para korporasi yang bebas membakar hutan untuk dijadikan kebun sawit. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi, karhutla bukan karena faktor cuaca semata, tapi ada unsur kesengajaan akibat kerakusan manusia.

Ternyata, kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi hanya teori. Rakyat tetap tetap tidak diberi kebebasan untuk menyuarakan kasus karhutla yang telah berulang kali terjadi. Padahal, kondisinya sudah sangat memperihatinkan. Banyak korban akibat asap karhutla. Dalam sistem demokrasi, keselamatan rakyat tidak menjadi prioritas oleh negara.

Berbeda dengan sistem Islam, Islam mempunyai aturan lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam Islam, kesehatan dan nyawa manusia sangat berharga dan dilindungi oleh negara. Penguasa dalam Islam adalah sebagai raa’in, yaitu mengurusi urusan rakyat, termasuk menjaga kelestarian lingkungan akan tidak rusak.

Kebijakan penguasa dalam Islam adalah demi kemaslahatan umat. Rakyat tidak dijadikan ladang bisnis oleh negara, tapi wajib di ri’ayah oleh negara. Itulah tanggung jawab penguasa dalam sistem Islam.

Rakyat juga mempunyai hak untuk bersuara dan mengoreksi kebijakan penguasa agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Penguasa justru wajib dikritik dan harus mau menerima kritik dari rakyatnya. Mengoreksi penguasa adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh rakyat.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Amanah kepemimpinan yang dijalankan adalah dalam rangka menjaga dan melindungi rakyatnya. Oleh karena itu, kaum muslim harus berdakwah dan berjuang bersama agar syariat Islam bisa diterapkan secara kafah dalam bingkai Khilafah. Karena, hanya dengan itulah akan tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera. Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Dartem
(Sahabat Tinta Media)

Loading

Views: 4

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA