Tinta Media – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah tidak memiliki sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) karena tetap mendorong pembukaan jutaan hektare hutan untuk proyek pangan dan energi di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum terselesaikan.
“Pemerintah sungguh tidak punya sense of crisis terhadap situasi yang sedang dihadapi rakyat (karhutla),” ujar Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, dalam siaran pers yang disiarkan melalui website walhi.or.id, Kamis (1/10/2026).
WALHI mengungkapkan, ketika kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan, pemerintah justru mendorong pembukaan jutaan hektare lahan untuk proyek pangan dan energi berskala besar.
“Ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana keberpihakan dan hati nurani pemerintah ketika rakyat masih harus menanggung dampak karhutla dan satwa kehilangan habitatnya? Alih-alih memastikan keselamatan rakyat dan memulihkan lingkungan yang telah rusak, pemerintah justru membuka ruang bagi ekspansi perkebunan pangan dan energi dengan luasan setara sekitar 85 kali luas DKI,” ungkapnya.
Sebelumnya, WALHI menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan rencana perluasan kawasan tebu, jagung, dan ubi hingga 2 juta hektare sebagai bahan baku bioetanol.
Satu minggu kemudian, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan sebagai areal yang dapat diajukan untuk perizinan berusaha. Areal tersebut mencakup kegiatan ketahanan pangan, energi, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.
Menurut WALHI, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman pembukaan food estate sejak era Orde Baru hingga era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai selalu gagal dan menimbulkan kerusakan ekologis.[] Muhar
Views: 3
