Tinta Media – Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di berbagai negara, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok masih tinggi, lapangan pekerjaan semakin sulit, daya beli melemah, sementara ketidakpastian global terus menghantui. Belum selesai satu masalah, muncul masalah lain yang tak kalah besar. Konflik geopolitik, perang dagang, krisis energi, hingga ancaman resesi menjadi berita yang hampir setiap hari menghiasi media massa.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa krisis terus berulang? Bukankah sistem kapitalisme selama ini diklaim sebagai sistem terbaik yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan?
Faktanya, janji tersebut semakin sulit dibuktikan. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook menyebutkan bahwa perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian akibat tingginya utang, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya ketegangan geopolitik (IMF, 22/4/2026). Sementara itu, Bank Dunia memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global berada pada level yang relatif rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara (World Bank, 10/1/2026).
Di tengah kondisi tersebut, rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Ketika harga pangan naik, mereka harus mengurangi konsumsi. Ketika biaya energi meningkat, pengeluaran rumah tangga membengkak. Saat perusahaan melakukan efisiensi, mereka pula yang pertama kehilangan pekerjaan.
Ironisnya, pada saat yang sama, kekayaan justru semakin terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, keberhasilan sering diukur dari pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporasi, bukan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata.
Kapitalisme memang mampu menciptakan kemajuan teknologi dan mempercepat aktivitas ekonomi. Namun, di balik itu, sistem ini juga melahirkan ketimpangan yang sangat tajam. Yang kuat makin kuat, sementara yang lemah harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah ketergantungan dunia terhadap sistem utang berbasis riba. Banyak negara membiayai pembangunan melalui pinjaman dalam jumlah besar. Akibatnya, sebagian anggaran negara tersedot untuk membayar cicilan dan bunga utang. Ketika beban fiskal meningkat, pemerintah sering mengambil jalan pintas berupa kenaikan pajak, pengurangan subsidi, atau efisiensi anggaran yang akhirnya kembali membebani rakyat.
Padahal, Allah Swt. telah mengingatkan tentang bahaya riba dalam firman-Nya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275). Ayat ini bukan sekadar perintah ibadah individual, melainkan petunjuk bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya dijalankan. Sistem ekonomi yang bertumpu pada riba pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakstabilan.
Lebih jauh lagi, krisis global saat ini tidak hanya menyangkut ekonomi. Kita juga menyaksikan berbagai konflik bersenjata yang tak kunjung selesai. Perang yang terjadi di berbagai kawasan telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan dalam skala besar. Jutaan orang kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarganya. Namun, di balik tragedi tersebut, selalu ada kepentingan ekonomi dan politik yang bermain.
Inilah wajah dunia yang dibangun di atas kepentingan material. Ketika keuntungan menjadi ukuran utama, nilai kemanusiaan sering kali tersingkir.
Allah Swt. berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” (QS Ar-Rum: 41).
Ayat ini terasa begitu relevan dengan kondisi dunia saat ini. Kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, krisis ekonomi, dan peperangan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Semua itu merupakan akibat dari sistem yang dibangun berdasarkan akal manusia yang terbatas dan kepentingan sesaat.
Karena itu, solusi atas krisis global tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin, memperbaiki regulasi, atau menambah stimulus ekonomi. Langkah-langkah tersebut mungkin dapat meredakan gejala, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Di sinilah pentingnya memahami Islam secara kafah. Selama ini, sebagian orang memandang Islam hanya sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Padahal, Islam lebih dari itu. Islam adalah mabda (ideologi) dan sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, ekonomi, politik, pendidikan, peradilan, hingga hubungan internasional. Karena itu, ketika Islam menawarkan solusi atas krisis ekonomi, sosial, maupun politik, yang ditawarkan bukan sekadar nasihat moral atau ajakan berbuat baik, melainkan seperangkat aturan yang komprehensif untuk mengatur kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah Swt. Islam hadir bukan hanya untuk membentuk kesalehan individu, tetapi juga untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan negara yang adil serta menyejahterakan.
Islam menawarkan solusi yang lebih mendasar. Dalam sistem Islam, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat tidak boleh dikuasai individu atau korporasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sumber daya tersebut dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Allah Swt. berfirman: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS An-Nahl: 89). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, bukan hanya mengatur urusan ibadah ritual, tetapi juga memberikan petunjuk dalam mengatur kehidupan manusia secara individu, bermasyarakat, dan bernegara.
Islam juga melarang praktik riba, monopoli, penimbunan, serta segala bentuk transaksi yang merugikan masyarakat. Negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dan menjamin terciptanya keadilan ekonomi.
Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menggambarkan bahwa kepemimpinan dalam Islam berorientasi pada pelayanan, bukan sekadar pengelolaan administrasi atau pertumbuhan ekonomi semata.
Dalam sejarah peradaban Islam, fungsi pengurusan urusan rakyat tersebut diwujudkan melalui institusi Khilafah. Selama berabad-abad, Khilafah menjadi pelaksana syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga politik luar negeri. Oleh karena itu, ketika berbagai krisis global terus berulang akibat kegagalan kapitalisme, urgensi tegaknya kembali institusi Khilafah sebagai penerap syariat Islam secara kafah menjadi semakin relevan untuk dikaji dan diperjuangkan. Sebab, Islam tidak hanya menawarkan seperangkat solusi teoretis, tetapi juga memiliki mekanisme praktis yang pernah diterapkan dalam sejarah dan terbukti mampu membangun peradaban yang berpengaruh selama berabad-abad.
Krisis global 2026 hendaknya menjadi bahan renungan bagi umat manusia. Berulangnya krisis menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem yang selama ini dijadikan landasan kehidupan dunia. Kapitalisme mungkin mampu bertahan dengan berbagai tambalan kebijakan, tetapi ia terus melahirkan masalah yang sama dalam bentuk yang berbeda.
Sudah saatnya umat manusia berani melihat akar persoalan dan mempertimbangkan solusi yang lebih mendasar. Islam tidak hanya menawarkan seperangkat nilai moral, tetapi juga seperangkat aturan kehidupan yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh manusia.
Krisis demi krisis terus berulang. Maka, pertanyaannya bukan lagi bagaimana menyelamatkan kapitalisme, melainkan sampai kapan dunia akan mempertahankan sistem yang berulang kali menunjukkan kegagalannya. Jika akar masalahnya adalah sistem yang rusak, maka solusi hakikinya adalah mengganti sistem tersebut dengan sistem yang benar. Dalam pandangan Islam, penerapan syariat secara kafah membutuhkan institusi yang menaunginya, yaitu Khilafah. Karena itu, urgensi tegaknya Khilafah bukan sekadar wacana politik, melainkan bagian dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Krisis global 2026 menjadi alarm keras bahwa peradaban membutuhkan arah baru, dan Islam melalui penerapan syariat secara kafah dalam naungan Khilafah menawarkan arah tersebut menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Oleh: Deny Haryanto
Sahabat Tinta Media
Views: 19
