Tinta Media – Gerakan #BersihkanIndonesia melaporkan bahwa satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menunjukkan adanya gejala otoritarianisme yang semakin menebal.
“Setahun setelah dilantik, kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin menebal,” ungkapnya dalam siaran pers bertajuk “Represifitas dan Otoriter dalam Kebijakan Ekonomi-Politik Komando Prabowo-Gibran”, yang dirilis pada Rabu (19/11/2025).
Sejak awal memimpin Indonesia, ulasnya, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo menuju otoritarianisme nampak dari kontrol sumber daya strategis, birokrasi militeristik dan tidak ada oposisi.
“Gelagat totalitarianisme terlihat jelas sejak awal. Negara mengontrol penuh alokasi sumber daya strategis, memusatkan keputusan ekonomi pada birokrasi militeristik, dan meniadakan ruang oposisi maupun kritik,” ungkapnya.
“Retorika nasionalisme dijadikan tameng untuk menundukkan ekonomi politik dan wacana publik di bawah kendali tunggal Prabowo sebagai pemimpin,” tambahnya.
Gerakan #BersihkanIndonesia menilai, semangat otoriter yang diusung oleh Prabowo, yang merupakan menantu Soeharto ini, semakin nyata ketika ia mengorkestrasi jalannya negara dengan menutup sempurna ruang kritik dan berusaha membentuk ulang ingatan kolektif bangsa.
“Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah simbol terang upaya Prabowo untuk menormalisasi warisan otoritarianisme Orde Baru. Sejarah kelam pelanggaran HAM dan represi politik justru dipoles menjadi kebanggaan, seolah-olah rakyat harus kembali tunduk pada narasi tunggal kekuasaan,” nilainya.
Di hari yang sama dengan peluncuran laporan ini, lanjutnya, DPR mengesahkan Rancangan UU KUHAP menjadi instrumen hukum baru untuk membungkam suara rakyat. Aturan ini menjadi pelengkap KUHP yang telah disahkan sebelumnya, di era Presiden Jokowi, yang semakin mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Menurut Gerakan #BersihkanIndonesia, Ini memperlihatkan pola-pola represi yang dilegalkan melalui perangkat hukum. Dengan begitu, demokrasi bukan hanya dilemahkan, tetapi secara sistematis diberangus melalui seperangkat aturan yang seolah-olah legal.
“Ini terlihat dari pola kriminalisasi rezim dalam setahun berkuasa. Menurut catatan koalisi, terdapat 85 peristiwa kekerasan oleh TNI dengan 182 korban; 23 orang dikriminalisasi pasca demonstrasi Hari Buruh; dan 5.444 orang ditangkap, 997 di antaranya dijadikan tersangka pasca demonstrasi Agustus 2025,” tandasnya.
Angka-angka ini, sebutnya, adalah bukti bahwa represi kini merupakan ancaman nyata.
“Namun, laporan ini tidak bertujuan menebarkan ketakutan. Fakta yang dibuka adalah argumentasi terbaru untuk memperkuat gerakan rakyat,” terangnya memungkasi. [] Imam Wahyono
Link publikasi laporan bisa diunduh di sini: https://bersihkanindonesia.org/baru-setahun-sudah-represif-otoriter
Narahubung:
Trend Asia, Widia Primastika, email: widia.primastika@trendasia.org
Sayogjo Institute, Habiburrachman, email: benhabib@sajogyo-institute.org
TII, Gita Ayu Atikah, email: gatikah@ti.or.id
YLBHI: Meila (meila@ylbhi.or.id)
ICW – Yassar Aulia (085777904167)
Celios – Viky Arthiando (081327014454)
JATAM – Alfarhat Kasman (085298306009)
Views: 35
