Tinta Media – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan kesiapan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra, meskipun terjadi penurunan alokasi dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp491 miliar. Isu penurunan anggaran ini sebelumnya sempat memicu perhatian publik, terutama di tengah besarnya kebutuhan untuk menangani dampak banjir dan longsor yang terjadi secara masif di berbagai provinsi (Beritasatu.com, 02/12/2025).
Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa realisasi anggaran sepenuhnya menyesuaikan dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Park Hyatt Jakarta pada Senin (01/12/2025). “Anggaran BNPB ada Rp500 miliar lebih yang siap. Nanti kalau butuh dana tambahan, kita siap menambah, sudah ada di anggarannya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dana yang tersedia masih mencukupi untuk kebutuhan penanganan bencana, mulai dari rehabilitasi, pemulihan infrastruktur dasar, hingga perlindungan sosial masyarakat. “Kita siap terus,” pungkas Purbaya.
Sementara itu, data per Senin (01/12/2025) menunjukkan sebanyak 104.901 keluarga atau 526.098 jiwa terdampak banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan ratusan fasilitas umum, termasuk perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan pondok pesantren. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.
Bencana longsor dan banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan beberapa daerah lain bukan hanya disebabkan tingginya curah hujan, tetapi juga menurunnya daya tampung air. Bencana alam yang terjadi saat ini bukan sekadar faktor alam atau ujian semata, tetapi dampak nyata dari kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama. Mirisnya, kerusakan ini dilegitimasi oleh kebijakan penguasa berupa pemberian hak konsesi lahan, obral izin perusahaan sawit, izin tambang terbuka termasuk untuk ormas, UU Minerba, UU Ciptaker, dan lain-lain.
Dalam sistem sekuler demokrasi, penguasa dan pengusaha kerap kongkalikong untuk menjarah hak milik rakyat. Konsekuensinya, sistem yang rusak ini terus melahirkan penguasa yang zalim. Musibah banjir dan longsor di Sumatra memperlihatkan bahaya nyata akibat kerusakan lingkungan yang parah, terutama pembukaan hutan besar-besaran tanpa pertimbangan dampak. Hujan adalah karunia Allah bagi bumi, tetapi manusialah yang menjadikan karunia itu berubah menjadi bencana. Hutan yang seharusnya dijaga justru dirusak; pepohonan ditebang, gunung digunduli. Akibatnya, ketika hujan turun, tanah tidak mampu lagi menyerap air sehingga memicu banjir dan longsor. Jadi, hujan bukan penyebab banjir—semua ini akibat kelalaian dan ulah manusia yang merusak bumi.
Inilah akibat nyata dari negara yang meninggalkan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan. Mereka mengeruk sumber daya alam milik rakyat dan mengelola lingkungan dengan keserakahan demi keuntungan sendiri. Akhirnya masyarakatlah yang menderita akibat ulah tersebut, sementara penguasa dan pengusaha menikmati hasilnya.
Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. telah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai wujud keimanan, umat Islam harus menjaga kelestarian lingkungan. Negara dalam sistem Islam wajib menggunakan hukum Allah dalam mengurusi seluruh urusan, baik menyangkut manusia maupun makhluk hidup lainnya, termasuk tanggung jawab menjaga alam dan menata hutan dengan pengelolaan yang benar.
Negara dalam Islam juga wajib mengantisipasi pencegahan banjir dan longsor. Khalifah sebagai pemegang mandat dari Allah akan memprioritaskan setiap kebijakan untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Khalifah hadir sebagai pelindung masyarakat dari berbagai bentuk kezaliman. Dengan demikian, hanya dengan diterapkannya Islam secara kafah masyarakat dapat terselamatkan dari berbagai ancaman bencana alam. Wallahualam bissawab.
Oleh: Bu Atep,
Sahabat Tinta Media
Views: 38
