Cuaca Panas Ekstrem, Mitigasi Bencana Butuh Sistem Paripurna

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads

Tinta Media – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa suhu maksimum harian di Jakarta dan sekitarnya kini sedang meningkat, terutama pada siang hari. Suhu udara di Jakarta bahkan mencapai 35 derajat Celsius pada Kamis, 16 Oktober 2025. Oleh karena itu, pemerintah Ibu Kota menyiapkan berbagai langkah guna mengatasi dampak cuaca panas ekstrem.

Gubernur Pramono Anung menginstruksikan sejumlah dinas untuk bertindak berbasis data. Pramono memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memperluas modifikasi cuaca (OMC) bersama BMKG mengatur distribusi curah hujan serta mengurangi intensitas panas di wilayah perkotaan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta ditugaskan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani penyakit akibat panas ekstrem, seperti dehidrasi, heatstroke, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara itu, Pramono meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bersama Dinas Lingkungan Hidup segera mempercepat penanaman pohon di ruang publik. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi efek urban heat island serta memperkuat sistem drainase yang berpotensi terdampak anomali cuaca. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. (voi.id, 16/10/2025)

Kondisi cuaca yang tidak menentu tersebut memang dirasakan secara global beberapa tahun belakangan ini. Namun, dinamika perubahan cuaca yang ekstrem di wilayah perkotaan seperti Jakarta tidak lepas dari faktor manusia. Faktor pola pembangunan dan gaya hidup masyarakatnya memiliki andil besar terganggunya keseimbangan lingkungan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ruang terbuka hijau di Jakarta yang diatur oleh sistem kapitalisme sangat minim. Wilayah di Jakarta justru banyak didominasi oleh hutan-hutan beton dan bangunan tinggi akibat arah pembangunan yang kapitalistik. Belum lagi asap sisa pembakaran industri di beberapa kawasan berikat, seperti Cakung-Cilincing, Pulo Gadung, dan Cengkareng yang turut mencemari udara di Jakarta. Jadi, langkah yang diambil dalam mitigasi menghadapi cuaca panas ekstrem di atas tidak akan memberi dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Modifikasi cuaca dan penanaman pohon tidak akan terasa efeknya apabila pemerintah tidak menetapkan arah pembangunan strategis yang ramah lingkungan dan memberi keamanan serta kenyamanan untuk masyarakat. Sebab, Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian menekankan prioritas pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bisnis semata. Menurut Walhi (mongabay.co.id, 24/07/2024), ketidaksesuaian tata ruang di Jakarta disebabkan politik tata ruang saat ini belum berpijak prinsip berkelanjutan dan keadilan lingkungan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tidak akan berdampak signifikan sebab kurang didukung oleh sistem atau kebijakan pemerintah, seperti sarana dan prasarana yang memadai. Adanya gap antara pemahaman dan penerapan di lapangan membuat masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap lingkungan. Walhasil, mitigasi bencana sulit dilakukan secara maksimal dan hasilnya tidak berdampak signifikan karena kebijakan dan sistem pembangunan kapitalistik.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang berasal dari Sang Khalik pemilik alam semesta. Dalam merancang kebijakan, Khalifah sebagai pemimpin tertinggi membuat master plan dengan memformulasikan baik hukum syarak, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rancangan pembangunan dibuat prioritas untuk meminimalisasi bencana. Misal, wilayah serapan atau tanah labil seperti yang banyak terdapat di daerah Jakarta Utara tidak akan dibangun untuk wilayah bisnis dengan bangunan yang menjulang.

Ruang terbuka hijau tidak akan digunakan untuk pembangunan yang bersifat komersial sehingga lingkungan menjadi asri. Wilayah pesisir juga akan dibangun sesuai fungsinya yang melindungi wilayah hulu agar angin dan gelombang yang berasal dari laut tidak merusak. Sistem birokrasinya juga disederhanakan agar memudahkan masyarakat. Pemerintah Islam juga akan menerapkan syarat yang harus dipenuhi agar pembangunan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Saat ini sistem kapitalisme hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tanpa mendidik manusianya. Hasilnya, semaju apa pun pembangunan tidak akan bertahan lama karena masyarakat tidak paham bagaimana menjaga dan merawatnya. Fasilitas kesehatan yang dibuat untuk masyarakat juga benar-benar memudahkan dan gratis untuk semua kalangan. Satu yang tidak kalah penting adalah sistem hidup yang dijalankan harus sesuai Al-Qur’an dan Sunah agar mendatangkan keridaan Allah Swt. dan keberkahan dari langit dan bumi.

Allah Swt. berfirman dalam surat ar-Rum ayat 41 yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).“ Wallahualam bissawab.

 

Oleh: Anggun Mustanir,

Sahabat Tinta Media

Views: 20

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA