Tinta Media – Satu tahun sudah masa pemerintahan Prabowo dan Gibran berjalan. Negara yang sejatinya tengah sakit ini bisa dikatakan mengidap penyakit kronis— yang tidak cukup diobati dengan pereda nyeri, tetapi membutuhkan terapi dan pengobatan menyeluruh untuk benar-benar sembuh.
Beberapa kebijakan pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Program-program yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat sering kali hanya berjalan setengah hati.
Program Magang Nasional dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran serta kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengurangi pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.
Beberapa poin yang melatarbelakangi program Magang Nasional antara lain:
1. Kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan baru (fresh graduate) kesulitan memasuki dunia kerja karena minim pengalaman praktis. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah kerap tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Tingginya angka pengangguran sarjana. Data menunjukkan, pengangguran di kalangan sarjana masih cukup tinggi. Kurangnya pengalaman kerja menjadi kendala utama dalam mendapatkan pekerjaan.
Melalui magang, peserta diharapkan dapat mengasah keterampilan (hard skill dan soft skill), seperti komunikasi, kerja tim, serta adaptasi di lingkungan profesional. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan industri.
Program Magang Nasional yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2025 merupakan bagian dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Program ini dibuka sejak Oktober 2025, khusus bagi fresh graduate yang lulus dalam satu tahun terakhir. Peserta akan memperoleh upah setara UMR selama enam bulan dan ditempatkan di perusahaan swasta maupun BUMN.
Namun, kebijakan tambal sulam dalam sistem kapitalisme seperti BLT dan Magang Nasional memang memberikan stimulus ekonomi sementara, tetapi belum mampu mengurai akar persoalan kemiskinan yang bersifat sistemis.
Kemiskinan yang terjadi bukanlah pilihan hidup, melainkan akibat sistem yang menindas. Pendapatan masyarakat stagnan, sementara kebutuhan hidup terus naik. Dalam sistem kapitalis, layanan publik sejatinya tidak pernah benar-benar gratis.
Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika harga kebutuhan pokok dan tarif layanan publik terus melonjak? Bantuan sosial ibarat siraman air di musim kering — sejuk sesaat, lalu mengering kembali. Dampaknya tidak berjangka panjang, bahkan hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat.
Kebijakan yang lahir dari ideologi kapitalisme tidak berpihak kepada rakyat. Kapitalisme memberi kebebasan individu dan korporasi untuk menguasai hajat hidup orang banyak — mulai dari tambang, kesehatan, pendidikan, hingga pangan. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan pemodal. Maka, jadilah hukum rimba: yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah.
Masalah struktural pun kian kusut. Pengangguran meningkat karena jumlah lulusan tidak sebanding dengan lapangan kerja. Industri pun makin menggantikan tenaga manusia dengan teknologi.
Dalam sistem kufur ini, pendidikan hanya mencetak tenaga kerja siap pakai untuk kepentingan pasar. Kurikulum berbasis industri membuat generasi kehilangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif karena lemahnya penguasaan konsep keilmuan dasar.
Demi pekerjaan, banyak lulusan akhirnya bekerja tidak sesuai bidangnya. Tak jarang mereka menjadi pengemudi ojek daring—pekerjaan yang dulu hanya bersifat sampingan. Lebih miris lagi, mereka harus bersaing dengan tenaga kerja asing akibat kebijakan pasar bebas.
Kapitalisme juga membuka keran investasi selebar-lebarnya, menjadikan segala hal—termasuk kebutuhan dasar—sebagai komoditas. Akibatnya, masyarakat berebut pekerjaan dengan upah rendah tanpa jaminan perlindungan.
Satu per satu kebijakan justru mengarah pada kemandirian rakyat agar tidak bergantung pada negara. Rakyat didorong berinovasi dan membuka lapangan kerja sendiri. Namun ketika usaha kecil tumbuh, negara justru memungut pajak dari mereka. Rakyat dituntut mandiri, sementara negara hanya memberi stimulus sementara tanpa jaminan kesejahteraan jangka panjang.
Padahal, Islam adalah sistem hidup yang sempurna—mengatur segala aspek kehidupan dari bangun tidur hingga membangun negara. Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh menjalankan tugas ri‘ayah syu’un al-ummah — mengurus kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Islam memiliki solusi yang jelas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Solusi Islam dalam Mengatasi Pengangguran:
1. Negara menyediakan lapangan kerja. Negara akan mengelola sumber daya alam milik umum secara mandiri dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara murah bahkan gratis. Negara juga mengembangkan industri alat berat yang akan memicu pertumbuhan industri lain dan membuka banyak lapangan kerja. Dalam Islam, kewajiban bekerja dibebankan kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib bekerja karena perannya sebagai ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga).
2. Bidang pertanian. Negara memperluas area pertanian dan menyerahkannya kepada rakyat. Tanah mati (yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun) diambil alih negara dan diberikan kepada yang menghidupkannya.
3. Pendidikan gratis dan merata. Negara menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga, sesuai minat dan bakat.
4. Pemenuhan kebutuhan pokok.
Negara mengontrol harga pangan, mempermudah birokrasi jual beli tanah dan rumah, serta menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua warga.
Negara dalam sistem Islam tidak hanya membuat kebijakan, tetapi memastikan setiap warga hidup layak dan sejahtera. Jika masih ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, hal itu menjadi tanggung jawab pemimpin atau Khilafah.
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)
Maka, untuk memutus rantai pengangguran secara sistemis, para fresh graduate seharusnya tidak berhadapan dengan problem klasik kapitalisme yang menempatkan korporasi sebagai pengendali ekonomi. Negara—dalam sistem Islam—wajib menyediakan lapangan kerja dan menjamin kesejahteraan rakyat berdasarkan syariat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Evi Heryawati,
Pendidik Generasi Mustanir
Views: 44
